Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Tagih Komitmen Anti-korupsi Jokowi-JK dalam Penyusunan Kabinet

Kompas.com - 30/07/2014, 15:01 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Indonesia Corruption Watch menilai tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak terlibat kasus korupsi tidak layak dipertimbangkan untuk masuk sebagai calon menteri dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla.

Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho mengatakan, kredibilitas kabinet Jokowi-Kalla nantinya bakal dipertanyakan jika mereka salah memilih orang untuk mengisi kabinet.

"Mereka yang punya rekam jejak terlibat korupsi atau disebut dalam sidang seharusnya enggak layak masuk dalam daftar calon menteri. Apalagi kalau mereka terlibat, tidak tepat. Ke depan (susunan kabinet) yang final, tidak seperti orang-orang itulah. Sekali memilih orang enggak tepat, kredibilitas kabinet dipertanyakan," kata Emerson saat dihubungi, Rabu (30/7/2014).

Hal itu dikatakan Emerson menanggapi masuknya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhim Dahuri dalam daftar menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) yang dibentuk tim Jokowi Center. (baca: Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat)

Rokhim merupakan mantan terpidana kasus korupsi dana non-bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Anggota tim sukses Jokowi-Kalla itu pernah divonis 7 tahun penjara dan didenda Rp 200 juta karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana non-bujeter DKP senilai Rp 31,7 miliar dalam kurun waktu 2002-2004.

Mahkamah Agung sempat mengurangi hukuman penjara Rokhmin menjadi 4,5 tahun. Dia lalu dibebaskan pada November 2009 lalu. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) itu kini menjabat Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Maritim dan Perikanan.

Terkait masuknya nama Rokhim dalam KAUR, Emerson mengatakan, pihaknya akan menagih janji Jokowi untuk memilih putra-putri terbaik yang akan duduk sebagai menteri di kabinetnya.

"Komitmen antikorupsi juga dilihat dari siapa yang akan menempati kabinet itu," ujar Emerson.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com