Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Faisal: Fitnah Tak Efektif Turunkan Elektabilitas Jokowi

Kompas.com - 17/06/2014, 16:00 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris I Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK, Akbar Faisal, menilai, upaya fitnah dan pembunuhan karakter yang ditujukan kepada calon presiden, Joko Widodo, dianggap tidak berdampak signifikan untuk menurunkan elektabilitas Jokowi.

Justru, kata Akbar, elektabilitas Jokowi dalam beberapa minggu belakangan ini kembali naik berdasarkan hasil survei yang dirilis beberapa lembaga survei baru-baru ini.

"Fitnah dan upaya pembunuhan karakter terhadap Pak Jokowi ternyata tidak mendapat tempat di hati masyarakat," ujar Akbar dalam jumpa pers di kantor Media Center JKW4P, Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2014).

Akbar mengatakan, banyak pihak yang menggunakan berbagai cara untuk menggagalkan Jokowi menjadi presiden. Di antaranya adalah dengan menyebarkan berita fitnah dan upaya melakukan kloning KTP untuk tujuan tertentu.

Dia mengaku mendapatkan info yang mengatakan upaya tersebut dilakukan di beberapa daerah di Jakarta.

"Kami dapat info tadi di beberapa daerah padat penduduk ada upaya kloning KTP, khususnya di daerah Warakas, Penjaringan, dan Tanah Tinggi, yang dilakukan beberapa pihak. Tim kami sudah dapat indikasinya dan membuntuti orang-orangnya," ujar Akbar.

Akbar menganggap, mesin kampanye Jokowi-JK adalah mesin partai dan mesin relawan telah bekerja secara optimal dalam menaikkan elektabilitas Jokowi dan menangkal serangan fitnah serta upaya-upaya tindak kecurangan terhadap Jokowi-JK. Dia meminta agar tim kampanyenya terus berusaha keras hingga tanggal 9 Juli mendatang.

"Kepada seluruh relawan, mari terus bekerja satukan langkah, yakinkan masyarakat bahwa presiden kita harus berasal dari rakyat juga, yaitu Jokowi," ujar Faisal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com