Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalau Belum Megawati yang Umumkan, Pencapresan Jokowi Belum Bisa Dipercaya

Kompas.com - 05/03/2014, 05:02 WIB
Kontributor Surakarta, M Wismabrata

Penulis

SOLO, KOMPAS.com — Wacana bahwa Joko Widodo menjadi calon presiden yang akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dituding hanya isapan jempol alias gosip. Sebelum ada pengumuman dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kabar tersebut dinilai belum dapat dipercaya.

“Itu hanya gosip politik saja, konon katanya,” ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Selasa (4/3/2014). Menurut dia, lebih baik semua kalangan menunggu saja pengumuman dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri soal calon presiden partai itu.

"Kalau belum ada dari beliau, informasinya belum bisa dipercaya,” kata Hashim. Dia mengatakan, PDI-P sudah memberikan mandat kepada Megawati untuk mengumumkan soal pencalonan presiden itu. Partai Gerindra, ujar dia, akan menunggu sampai pengumuman tersebut tiba.

Dalam kesempatan itu, Hashim mengatakan bahwa Prabowo Subianto tetap akan menjadi pilihan utama untuk menjadi calon presiden dari Partai Gerindra. Sampai saat ini, ujar dia, belum ada pembahasan soal siapa bakal pendamping Prabowo.

Hashim pun kembali mengungkit soal perjanjian di Batutulis yang dibuat menjelang Pemilu Presiden 2009. "Kita tunggu saja sikap PDI-P. Gerindra dan PDI-P memiliki perikatan di perjanjian Batutulis, yang ditandatangani Megawati dan Prabowo. Isinya (kedua partai) akan mendukung capres dari Gerindra pada Pemilu 2014,” kata dia.

Menurut Hashim, dia tahu persis isi perjanjian itu. "Saya salah satu konseptornya," ujar dia. Meski demikian, Hashim menolak untuk menyebutkan nama-nama orang yang hadir saat perjanjian itu dibuat, baik dari PDI-P maupun Gerindra.

Sebelumnya, Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo sudah membantah soal kesepakatan tersebut. Dia mengatakan, fokus perjanjian tersebut lebih pada frasa "bila menang dalam Pemilu Presiden 2009, maka..."

Karena koalisi pada menit-menit terakhir yang melibatkan PDI-P dan Gerindra itu tak menang pada Pemilu Presiden 2009, menurut Tjahjo, apa pun isi perjanjiannya, kalaupun memang ada, akan batal dengan sendirinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pesawat Latih yang Jatuh di BSD Serpong Selesai Dievakuasi

Pesawat Latih yang Jatuh di BSD Serpong Selesai Dievakuasi

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com