Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Koruptor Layak Dihukum Mati karena...

Kompas.com - 28/02/2014, 02:17 WIB
Kontributor Banyuwangi, Ira Rachmawati

Penulis

BANYUWANGI, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, pelaku korupsi layak dihukum mati. Perilaku korup, menurut dia, sama saja dengan membunuh rakyat.

"Karena (praktik korupsi) mengakibatkan kemiskinan," kata Mahfud di hadapan ratusan mahasiswa saat memberikan kuliah umum di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (27/2/2014). Pernyataannya mengundang tepuk tangan dari para peserta kegiatan.

"Harus ada inisiatif mengubah undang-undang tindak pidana korupsi yang hanya (mengancam dengan hukuman) 20 tahun atau dihukum mati jika melakukan korupsi dalam keadaan negara krisis," tutur Mahfud.

Apalagi, kata Mahfud, ukuran sebuah negara sedang mengalami krisis atau tidak sampai sekarang masih terus menjadi perdebatan. Pada saat bersamaan, ujar dia, ada sekitar Rp 70 triliun uang negara yang hilang akibat korupsi dari sektor minyak dan gas saja.

"Untuk itu, seseorang yang melakukan korupsi dengan angka fantastis harus dihukum mati," imbuh Mahfud. Selain itu, harus diterapkan pula pembuktian terbalik.

"Jadi, jika ada pejabat yang mempunyai kelebihan kekayaan, ia yang harus membuktikan jika itu bukan hasil korupsi," papar Mahfud. Bila hanya jaksa yang diminta membuktikan dugaan kepemilikan harta itu berasal dari korupsi, menurut dia, bukti-bukti bisa dimusnahkan.

"Bisa saja bukti-buktinya dibakar atau kantornya juga dibakar agar bukti tidak ditemukan oleh jaksa. Jadi, saya mengusulkan untuk segera memberlakukan undang-undang pembuktian terbalik untuk menyelamatkan negara Indonesia ini dari korupsi yang sudah menjadi budaya," papar Mahfud.

Mahfud pun mengatakan, dia menunggu sebuah peraturan perundangan dengan pernyataan presiden yang menyatakan bahwa hukuman pelaku korupsi dinaikkan dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman mati. "Kita harus tegas pada korupsi kalau ingin negara ini selamat," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Menhub Usul Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk PSN

Nasional
SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com