Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Perlu Ketahanan Industri untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Kompas.com - 05/02/2014, 23:05 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Presiden Boediono menilai perlunya ketahanan industri Tanah Air dalam rangka menghadapi imbas dari gejolak ekonomi global. Para pelaku industri harus memberikan posisi pasti Indonesia dalam pasar global.

"Pertama adalah aspek ketahanan industri kita. Ini sangat penting mengingat makin lama kondisi makin tidak pasti, bergejolak. Karena itu, ketahanan sebuah negara ekonominya terhadap gejolak dari luar diperlukan," ujar Boediono di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (5/2/2014).

Boediono membandingkan pada sekitar tahun 1970-1980, kondisi ekonomi relatif lebih stabil. Namun, pada tahun 2000-an, gonjang-ganjing perekonomian selalu terjadi dan berimbas pada ekonomi nasional.

Menghadapi kondisi ini, Boediono mengingatkan bahwa negara dengan struktur ekonomi yang tidak kuat akan dengan mudah terkena dampaknya. "Kuncinya adalah memperkuat struktur ekonomi dan industri kita. Kalau ada gejolak dari luar, minimal intinya tetap tegar, tidak terpengaruh," ucap Boediono.

Boediono mengingatkan tentang "overlapping" kemampuan produksi dengan kebutuhan di dalam negeri. Menurutnya, kebutuhan dalam negeri tidak harus selalu dipenuhi oleh industri dalam negeri karena bisa menyebabkan biaya ekonomi mahal.

Oleh karena itu, untuk membuat industri dalam negeri bertahan, Boediono meminta agar ada strategi pembangunan industri dan ekonomi secara umum.

"Harus ada struktur minimal dalam negeri yang dibentuk. Ini tatanan dalam begeri, tidak bisa dilepas begitu saja. Kalau dilepas, akan terjadi struktur tidak jelas. Sangat penting menentukan di mana posisi kita dalam rangka pembangunan nasional," ucap Boediono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com