JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh bangsa dan pemuka agama mendorong kelompok masyarakat madani ikut aktif mengawasi pelaksanaan Pemilu 2014. Pengawasan dinilai bukan hanya tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) semata.
"Dalam jangka pendek, pemberdayaan unsur masyarakat, masyarakat sipil, dan LSM penting dilakukan. Meskipun kecil tetapi harus punya komitmen untuk mengkonsolidaskan demokrasi," kata mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra Sarasehan Nasional "Menyelamatkan Bangsa dari Politik Transaksional dalam Pemilu 2014", Rabu (22/1/2014) di Jakarta.
Dia menilai, Bawaslu harus melibatkan unsur-unsur masyarakat yang dapat diberdayakan untuk menciptakan pemilu yang bersih dari politik transaksional dan berbagai kecurangan. Menurutnya, masyarakat sipil, terutama yang berbasis keagamaan memiliki komitmen untuk mewujudkan demokrasi yang bersih.
"Selain organisasi berbasis keagamaan, ajak pula kampus-kampus untuk terlibat dalam pengawasan," kata cendekiawan Muslim itu.
Ia menyatakan ada pesimisme bahwa praktik politik transaksional dapat dihapuskan di pemilu tahun ini. Pelibatan masyarakat sipil berbasis agama diharapkan dapat meminimalisir politik transaksional di tengah masyarakat.
Rohaniwan Katolik Benny Susetyo mengatakan, pemilih harus dididik untuk memilih calon anggota legislatif (caleg) yang bersih dan berintegritas. "Kita masih mempunyai harapan kalau masyarakat kelas menengah berani memilih, perubahan bisa dimulai di kelas menengah yang cukup besar jumlahnya, sekira 40 sampai 50 juta orang," kata rohaniwan yang akrab disapa Romo Benny itu.
Dia mengatakan, pengawasan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan harus diperketat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.