Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kebakaran di Riau, SBY Surati PM Malaysia dan PM Singapura

Kompas.com - 06/07/2013, 05:27 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku telah menyurati Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan PM Malaysia Najib Razak terkait kebakaran lahan di Riau. Menurut SBY, dalam surat tersebut, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia serius menangani masalah kebakaran di Riau.

"Saya tidak suka kalau dianggap tidak serius (oleh Malaysia dan Singapura). Kami sangat serius," ujar Presiden SBY saat telekonferensi dengan jajaran pemerintah yang mengurusi kebakaran di Riau, Jumat (5/7/2013) malam.

Telekonferensi dilakukan SBY di Istana Bogor, Jawa Barat. Ikut hadir keluarga SBY, yakni Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Edhie Baskoro Yudhoyono didampingi Aliyah Rajasa.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Syamsul Maarif mengatakan, jika dipantau dari satelit, sudah tidak ada titik api di Riau. Menurutnya, yang ada saat ini hanya sejumlah titik asap. Syamsul menjelaskan, proses pemadaman selama ini dilakukan dengan hujan buatan, water booming dengan pesawat, dan melalui darat.

Pihak Kedubes RI melaporkan, tiga hari sejak masalah kebakaran diambil alih pemerintah pusat, kondisi asap di Singapura berkurang drastis. Sejak 2 Juli, Polutan Standar Indeks (PSI) di Singapura disebut sudah berada di bawah angka 50. Sebelumnya, kebakaran lahan di Riau itu membuat PSI di Singapura mencapai angka 401.

Kepala Polda Riau Brigjen (Pol) Condro Kirono menjelaskan, pihaknya dibantu Bareskrim Mabes Polri tengah memproses 24 tersangka dari warga yang diduga membakar lahan. Selain itu, satu orang juga dijerat lantaran diduga membiayai pembakaran lahan.

Pihak Kedubes RI di Singapura mengatakan, berbagai pihak di Singapura menunggu informasi bagaimana proses hukum terhadap para pelaku pembakaran lahan. Dengan penjelasan Kapolda Riau, pihaknya akan meneruskan ke Singapura.

Menanggapi pernyataan Kedubes RI tersebut, Presiden meminta PM Singapura agar memercayakan investigasi yang dilakukan penegak hukum di Indonesia. Presiden menginstruksikan polisi melakukan proses hukum dengan adil.

"Akibat ulah mereka (pembakar lahan), semua dibikin susah. Indonesia dipermalukan. Saya minta tegakkan hukum dengan tegas," ujar SBY.

Kepada jajaran Pemerintah Riau, Presiden menginstruksikan agar memprioritaskan penanganan dan pencegahan kebakaran supaya tidak kembali terulang meski daerah mereka akan menggelar pemilihan gubernur. Presiden tidak ingin pemilihan gubernur menghambat penyelesaian masalah asap.

Adapun untuk Satgas Penanggulangan Bencana Asap, Presiden meminta mereka memperhatikan keselamatan diri, khususnya mereka yang melakukan pemadaman dari udara. Jika awan pekat dan cuaca buruk, jangan dipaksakan untuk terbang.

"Kalau tidak aman, tunggu sampai aman baru laksanakan tugas," pungkas Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com