Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Silakan Tifatul Umumkan BBM...

Kompas.com - 21/06/2013, 19:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mendapat restu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah menilai Tifatul memang sudah sepantasnya mengumumkan kenaikan itu karena merupakan tugas "jubir" Presiden.

"Ya, nggak masalah. Nggak apa-apa Pak Tifatul yang umumkan," ujar Fahri dalam diskusi di Hotel Bumi Wiyata, Jumat (21/6/2013).

Fahri menuturkan, meski kader PKS, Tifatul tetap bagian dari kabinet pemerintahan Presiden SBY. Sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul juga berperan sebagai corong pemerintah. "PKS tidak menisbatkan menteri itu milik partai. Jadi, Pak Tifatul umumkan saja harga BBM secepatnya," ucap Fahri.

Meski demikian, Fahri menilai orang yang terbaik untuk mengumumkan kenaikan harga BBM adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden, kata Fahri, akhir-akhir ini sudah jarang menyapa publik. "Harusnya Presiden seperti Obama, setiap pekan ketemu wartawan. Pesan saya ke Presiden, tenang Pak, wartawan nggak gigit kok," imbuh Fahri.

Selain itu, pengumuman yang dilakukan langsung oleh Presiden juga dianggap perlu untuk mengurangi dampak negatif akibat terkatung-katungnya rencana kenaikan harga BBM bersubsidi selama ini.

Sebelumnya, DPR akhirnya mengesahkan RAPBN-P 2013 dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada Senin (17/6/2013). Di dalam rancangan itu, terdapat dana kompensasi seperti BLSM, Bantuan Siswa Miskin, Program Keluarga Harapan (PKS), dan Raskin.

Dengan disahkannya APBN-P 2013 ini, pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pada Jumat malam, pemerintah diagendakan untuk mengumumkan harga baru BBM bersubsidi.

PKS bersama tiga fraksi lainnya, yakni PDI-Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Gerindra, pada rapat paripurna menjadi kelompok penentang adanya kenaikan harga BBM ini. Meski kalah dalam voting pada paripurna, PKS dan PDI-Perjuangan menyatakan akan memantau proses distribusi dana kompesasi yang dinilai rawan diselewengkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com