Presiden: Cegah Terorisme-Radikalisme

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya aksi terorisme, radikalisme, dan konflik horizontal. Ketiga hal tersebut, kata Presiden, telah mengganggu keamanan dalam negeri. Hal itu disampaikannya ketika membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/4/2011).

"Ini semua bisa mengancam keberlanjutan dari keamanan dalam negeri dan masyarakat. Kalau kita tidak serius menanganinya, masyarakat bisa terganggu dan kehilangan rasa aman. Ini tidak boleh terjadi. Akhirnya, bisa jadi mereka mencari jalannya masing-masing. Ini tidak boleh terjadi. Negara mempunyai undang-undang dan peraturan. Oleh karena itu, saya mengundang saudara semua, para pejabat, dan pimpinan TNI dan Polri untuk bersama-sama meningkatkan sinergi dan untuk serius meningkatkan ketertiban masyarakat kita. Mencegah lebih baik daripada menindak, terutama untuk radikalisasi," kata Presiden.

Presiden mengatakan, pemerintah tidak boleh lemah dalam mengupayakan ketertiban masyarakat. "Negara, pemerintah, TNI, dan Polri mengemban tugas yang tidak boleh ditawar-tawar untuk betul-betul menjaga keamaan negara ini. Keamanan dalam arti luas, berarti pertahanan, keamanan dalam negeri, dan juga luar negeri. Dan itu untuk melindungi rakyat," tambah Presiden.

Presiden menambahkan, dulu pemerintah memang melakukan pendekatan keamanan atau security approach untuk menciptakan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Namun, saat ini pemerintah menjamin kebebasan hak asasi manusia dan kebebasan berserikat dan berkumpul dalam memastikan stabilitas dan pembangunan ekonomi.

Pada Jumat (15/4/2011) pekan lalu, seorang terduga teroris melakukan aksi bom bunuh diri di masjid yang terletak di Mapolresta Cirebon. Sehari setelahnya, Sabtu (16/4/2011), terjadi bentrok antara aparat TNI dan warga Urut Sewu, Kebumen, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, sejumlah warga mengalami luka karena terkena tembakan peluru karet.