Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais Angkat Bicara soal Konflik KPK dan Polri

Kompas.com - 06/11/2009, 15:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Amien Rais akhirnya angkat bicara mengenai kisruh yang terjadi antara lembaga penegak hukum, terutama yang terjadi antara KPK dan Polri. Menurut Amien, ia selama ini belum bisa membicarakan pendapat kepada publik mengenai kisruh tersebut karena tiga minggu belakangan sedang bepergian ke Eropa. Jumat (6/11) petang, Amien menyampaikan sikapnya kepada wartawan di Gedung DPR.

Secara gamblang, Amien mengatakan bahwa ia menentang setiap usaha yang dilakukan untuk menentang tindakan kriminalisasi KPK. Amin memahami bahwa persoalan antara dua lembaga ini semakin meluas sejak penangkapan mantan pimpinan KPK, Antasari Azhar, oleh Polri.

"Saya menentang setiap usaha dari mana pun datangnya yang melakukan kriminalisasi terhadap KPK. KPK ini merupakan sebuah lembaga baru buah dari reformasi. KPK menjadi tumpuan masyarakat untuk memberantas korupsi," kata Amien.

Meski menentang tindakan kriminalisasi tersebut, Amien juga mengingatkan bahwa ia sangat tidak setuju bila ada sikap berlebihan yang mendewakan yang disebutnya sebagai deifikasi terhadap KPK. "Saya menetang tindakan deifikasi. Seolah-olah KPK itu dihuni oleh malaikat suci yang tidak bisa melakukan kejahatan hukum," ungkapnya.

Demikian juga dengan opini publik yang seolah mencitrakan Polri sebagai aparat penegak hukum yang tidak baik. Ia juga menentang tindakan demonisasi terhadap Polri yang menunjukkan seolah Polri tidak pernah baik. "Saya menentang tindakan demonisasi, baik kepada Polri, maupun KPK," ucapnya.

Amien melihat bahwa akar permasalahan selama ini adalah pada lambatnya proses hukum yang dilakukan dua lembaga ini. Menurut Amien, karena dikhawatirkan kurang transparan, kecenderungan stigma negatif kepada pihak-pihak yang disangkakan menjadi tidak terhindarkan.

Amien berharap, skandal Bank Century yang disebutnya berada di balik semua persoalan ini ke depannya segera dituntaskan. "Semoga kita semua dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tidak melakukan intervensi politik, uang, ataupun tekanan-tekanan lain," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com