Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepuasan Publik Tinggi terhadap Pemerintah Tinggi, Wapres: Kami Terus Jaga dengan Pelayanan yang Optimal

Kompas.com - 25/06/2024, 08:40 WIB
Irfan Kamil,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin memastikan, pemerintah akan terus mengupayakan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Hal ini disampaikan Wapres menanggapi hasil jejak pendapat Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo -Ma’ruf Amin tinggi.

“Adanya kepuasan publik yang besar, tentu pemerintah, saya dan Pak Jokowi, berterima kasih bahwa masyarakat masih memberikan kepercayaan yang besar, kepuasannya yang cukup besar," kata Wapres saat ditemui di ICE BSD, Tangerang, Banten, Senin (24/6/2024).

Baca juga: Litbang Kompas: Banyak Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah Penerima Bansos Puas dengan Kinerja Jokowi

Dalam jejak pendapat tersebut, lebih dari 75 persen responden menilai kinerja pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi ini memuaskan.

Kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf mayoritas datang dari kalangan kelas bawah yang mendapat bantuan sosial (bansos).

 

Capaian yang dirilis pada awal Juni ini bahkan merupakan capaian tertinggi selama masa kerja Kabinet Indonesia Maju jilid II.

"Tentu kami akan terus menjaga agar kepuasan itu selalu bukan semakin turun, tetapi makin tinggi dengan memberikan pelayanan yang optimal,” kata Wapres.

Baca juga: Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Kepada awak media, Wapres menuturkan bahwa pemerintah saat ini berupaya agar ekonomi Indonesia semakin terus menguat, khususnya dalam menghadapi krisis global yang tengah terjadi.

“Memang ada nilai tukar rupiah ini (melemah) karena ada pengaruh global, pengaruh penguatan dolar. Karena kebijakan-kebijakan yang diambil Amerika Serikat sehingga dolar itu nilainya tinggi, tetapi kita juga terus berusaha untuk menekan,” kata Wapres.

Namun, Wapres mengatakan bahwa dalam Rapat Terbatas bersama Presiden, pemerintah tengah membahas langkah- langkah untuk menguatkan nilai rupiah.

Salah satunya dengan adanya intervensi dari bank sentral.

“Intervensi terus dilakukan oleh Bank Indonesia, pemerintah dan kita berharap bahwa kita bisa mengembalikan (rupiah) kepada nilai yang normal, yang seharusnya kita harapkan. Itu saya kira, langkah-langkah terus, rakor terus dilakukan,” kata Wapres.

Baca juga: Wapres Maruf: Bansos Digunakan untuk Judi Online, Cabut Saja

Kendati nilai rupiah sempat melemah, tapi Wapres meyakini bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini sudah membaik, bahkan kondisi ini diklaim lebih baik dari beberapa negara di kawasan.

“Kita di atas Malaysia sekarang, tapi di bawah Thailand saja. Ini hal yang membanggakan,” tutur Wapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Belum ke Masjidil Haram, Difasilitasi PPIH Doa di Depan Kabah

Jemaah Haji Belum ke Masjidil Haram, Difasilitasi PPIH Doa di Depan Kabah

Nasional
Bantah Nasdem soal Bakal Cawagub Anies, PKS: Wagubnya Harus Sohibul Iman

Bantah Nasdem soal Bakal Cawagub Anies, PKS: Wagubnya Harus Sohibul Iman

Nasional
Tak Ada Uang Pengganti, Jaksa KPK Banding Vonis Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Tak Ada Uang Pengganti, Jaksa KPK Banding Vonis Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Nasional
Rincian Aliran Uang yang Diterima dan Dipakai SYL untuk Pribadi, Keluarga hingga Partai Nasdem

Rincian Aliran Uang yang Diterima dan Dipakai SYL untuk Pribadi, Keluarga hingga Partai Nasdem

Nasional
Pengacara SYL Singgung 'Green House' Petinggi Parpol di Kepulauan Seribu dari Uang Kementan

Pengacara SYL Singgung "Green House" Petinggi Parpol di Kepulauan Seribu dari Uang Kementan

Nasional
Bareskrim: 800 Korban Penipuan WN China Dijanjikan Kerja, Modus 'Like' and 'Subscribe' Konten

Bareskrim: 800 Korban Penipuan WN China Dijanjikan Kerja, Modus "Like" and "Subscribe" Konten

Nasional
Hal Memberatkan Tuntutan SYL, Korupsi karena Tamak

Hal Memberatkan Tuntutan SYL, Korupsi karena Tamak

Nasional
Pakar: Kesadaran Keamanan Data Digital di Indonesia Rendah, Banyak Password Mudah Ditebak

Pakar: Kesadaran Keamanan Data Digital di Indonesia Rendah, Banyak Password Mudah Ditebak

Nasional
Sidang Tuntutan SYL, Nayunda Nabila Kembalikan Uang ke KPK Total Rp 70 Juta

Sidang Tuntutan SYL, Nayunda Nabila Kembalikan Uang ke KPK Total Rp 70 Juta

Nasional
Projo Tuding Pihak yang Sudutkan Budi Arie dari Kubu Kalah Pilpres

Projo Tuding Pihak yang Sudutkan Budi Arie dari Kubu Kalah Pilpres

Nasional
Staf Hasto Lapor Ke LPSK, KPK: Sampaikan Fakta yang Sebenarnya

Staf Hasto Lapor Ke LPSK, KPK: Sampaikan Fakta yang Sebenarnya

Nasional
Imigrasi Perpanjang Pencegahan Firli Bahuri ke Luar Negeri Sampai 25 Desember 2024

Imigrasi Perpanjang Pencegahan Firli Bahuri ke Luar Negeri Sampai 25 Desember 2024

Nasional
KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

Nasional
Usai Rapat Bareng Jokowi, Telkomsigma Sebut Peretasan PDN Bisa Diselesaikan

Usai Rapat Bareng Jokowi, Telkomsigma Sebut Peretasan PDN Bisa Diselesaikan

Nasional
Menkominfo dan Kepala BSSN 'Menghilang' usai Ratas PDN di Istana, Tak Ikut Beri Keterangan Pers

Menkominfo dan Kepala BSSN "Menghilang" usai Ratas PDN di Istana, Tak Ikut Beri Keterangan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com