Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang "Kompas": Banyak Masyarakat Ekonomi Kelas Bawah Penerima Bansos Puas dengan Kinerja Jokowi

Kompas.com - 20/06/2024, 15:44 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan, banyak masyarakat kelas bawah yang puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Manager Litbang Kompas Totok Suryaningtyas menjelaskan, masyarakat yang ekonomi sosialnya masuk dalam kelas bawah ini menjadi penyumbang suara kepuasan terbesar dari survei yang dilakukan 27 Mei-2 Juni 2024 itu.

"Lebih dari 80 persen proporsi yang menyatakan puas berasal dari kedua kelas terbawah itu. Mereka adalah kelas masyarakat yang selama ini menjadi penerima berbagai bentuk bansos," ujar Totok dikutip dari Kompas.id, Kamis (20/6/2024).

Baca juga: Sempat Tuai Kontroversi, Pemerintah Akhirnya Putuskan Korban Judi Online Tak Dapat Bansos

Sementara tingkat kepuasan responden ekonomi sosialnya berada di kelas menengah-atas dan kelas atas jauh lebih rendah.

Jika dijabarkan secara rinci berdasarkan kelas sosial ekonomi, kelas bawah menyatakan puas 79,7 persen, menengah bawah 77,0 persen, menengah atas 67,9 persen dan kelas atas 53,1 persen.

"Pola demikian juga dinyatakan responden berlatar pendidikan rendah dengan proporsi mereka yang puas jauh lebih besar ketimbang responden berlatar belakang pendidikan menengah dan tinggi," imbuh Totok.

Baca juga: Ide Bansos Buat Keluarga Pejudi Online, Pemerintah Dianggap Ogah Repot

Jika dirincikan berdasarkan pendidikan responden, terdapat 81,9 persen responden dengan status pendidikan dasar menyatakan puas dengan kinerja Jokowi.

Sedangkan responden dengan pendidikan menengah hanya 73,9 persen, dan responden dengan pendidikan tinggi hanya 54,3 persen.

Secara umum, tingkat kepuasan pada pemerintahan Jokowi-Amin juga mencapai puncak tertinggi, yaitu 75,6 persen dan ketidakpuasan menyentuh angka terendah yaitu 24,4 persen.

Survei kepemimpinan nasional ini melibatkan 28 peneliti Litbang Kompas dan 274 tenaga lapangan yang dilakukan pada periode 27 Mei-2 Juni 2024.

Cakupan wilayah mencapai 38 provinsi dan survei sepenuhnya dibiayai oleh PT Kompas Media Nusantara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Tinjau RSUD di Barito Timur, Jokowi Soroti Kurangnya Dokter Spesialis

Nasional
PDN Kena 'Ransomware', Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

PDN Kena "Ransomware", Pemerintah Dianggap Tak Mau Belajar

Nasional
Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Jokowi Persilakan KPK Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden

Nasional
PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

PKS Klaim Tolak Tawaran Kursi Bacawagub DKI dari KIM, Pilih Usung Anies-Sohibul

Nasional
Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Penangkapan 103 WNA Terkait Kejahatan Siber Berawal dari Imigrasi Awasi Sebuah Vila di Bali

Nasional
Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Rumah Pensiun Jokowi Mulai Dibangun, Kemensetneg: Presiden Sendiri yang Memilih Lokasi

Nasional
Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Serangan Siber PDN Dinilai Semakin Menggerus Kepercayaan Publik

Nasional
Publik Dirugikan 'Ransomware' PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Publik Dirugikan "Ransomware" PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Notifikasi Dampak 'Ransomware' PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Notifikasi Dampak "Ransomware" PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Nasional
PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

Nasional
Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com