Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Uang Pengganti, Jaksa KPK Banding Vonis Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Kompas.com - 28/06/2024, 20:34 WIB
Syakirun Ni'am,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan terhadap eks Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Galaila karen Kardinah alias Karen Agustiawan.

Karen merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina yang divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Saat ini Jaksa Penuntut Umum KPK sudah memutuskan untuk mengajukan banding,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Tessa mengatakan, pihaknya mengajukan banding karena vonis Hakim Pengadilan Tipikor tidak menghukum Karen membayar uang pengganti Rp 1.091.280.281,81 dan 104,016.65 dollar Amerika Serikat (USD) sebagaimana tuntutan jaksa.

Menurut Tess, penyidik KPK telah meluncur ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat siang tadi untuk mengambil salinan lengkap putusan Karen.

Baca juga: Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Putusan itu nantinya akan dipelajari sebagai dasar memori banding.

Ketika dikonfirmasi apakah banding dengan aalsan tersebut bisa diajukan karena hakim membebankan kerugian negara kepada perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC di Amerika Serikat (AS).

“Sepanjang pengetahuan kami banding yang diajukan masih terkait uang pengganti yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim,” kata Tessa.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika (kiri) memberikan keterangan pers menanggapi hasil sidang putusan kasus korupsi mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/6/2024). KPK akan mengajukan banding terkait tidak dibebankannya uang pengganti kerugian negara terhadap terdakwa mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan dalam sidang putusan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam kasus korupsi pembelian gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/Spt.ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika (kiri) memberikan keterangan pers menanggapi hasil sidang putusan kasus korupsi mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/6/2024). KPK akan mengajukan banding terkait tidak dibebankannya uang pengganti kerugian negara terhadap terdakwa mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan dalam sidang putusan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam kasus korupsi pembelian gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/Spt.


Sebagai informasi, Jaksa KPK menuntut Karen dihukum pidana badan 11 tahun dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Baca juga: Perjalanan Kasus Karen Agustiawan, Eks Dirut Pertamina yang Rugikan Negara Rp 1,8 T

Jaksa juga menuntut Karen dihukum membayar uang pengganti Rp 1.091.280.281,81 dan 104,016.65 dollar AS.

Ia dinilai merugikan keuangan negara Rp 113 juta dollar AS dalam meneken kontrak perjanjian Pertamina dengan CCL LLC.

Namun, dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor hanya menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Karen tidak dihukum membayar uang pengganti sama sekali.

Baca juga: Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Majelis hakim menyebut, kerugian keuangan negara sebesar 113.839.186,60 masuk ke CCL LLC. Dana itu mengalir sebagai harga pembelian LNG oleh Pertamina.

Karena itu, hakim menilai kerugian negara itu menjadi beban dan tanggung jawab CCL LLC.

Dalam kasus ini, Karen dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dengan meneken perjanjian PT PErtamina-CCL LLC secara melawan hukum.

Tindakan eks Dirut Pertamina itu dilakukan bersama dengan eks Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina, Yenni Andayani dan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Nasional
KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

Nasional
Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Nasional
Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Nasional
Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Nasional
Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Nasional
Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Nasional
Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Nasional
Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Nasional
PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

Nasional
Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

Nasional
Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Nasional
Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Nasional
Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com