Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Kompas.com - 15/05/2024, 06:06 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sidang etik perdana terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menggunakan pengaruhnya untuk memutasi pegawai di Kementerian Pertanian (Kementan) berinisial ADM.

Sedianya, Nurul Ghufron menjalani sidang etik perdana pada Kamis (2/5/2024). Namun, Ghufron tidak hadir.

Baca juga: Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Dewas KPK pun menunda sidang etik tersebut dan menjadwalkan pemeriksaan pada Selasa (14/5/2024).

Pantauan Kompas.com pada Selasa kemarin, Ghufron tiba sekitar pukul 09.29 WIB di Gedung Lama KPK, Jakarta.

Dia mengaku sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum datang ke sidang etik perdananya.

"Persiapannya mulai pagi sudah bangun pagi, sarapan, baca doa. Saya kira gitu ya, nanti ya," kata Ghufron.

Wakil Ketua KPK itu menjalani sidang etik selama sekitar enam jam. Ia terpantau keluar gedung pada sekitar 15.36 WIB.

Baca juga: Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Berikut poin-poin sidang etik perdana Nurul Ghufron kemarin:

1. Alexander Marwata jadi saksi

Dalam sidang etik terkait kasus Ghufron, Dewas KPK turut menghadirkan sejumlah saksi. Setidaknya, ada enam saksi hadir baik secara langsung maupun virtual.

Saksi yang hadir langsung di antaranya Alexander Marwata dan eks Sekjen sekaligus Plt Irjen Kementan Kasdi Subagyono.

Kasdi mengaku diperiksa menjadi saksi dalam sidang etik yang digelar Dewas KPK.

"Saya diminta sebagai saksi mengenai kasus etika Pak Nurul Ghufron," kata Kasdi usai diperiksa.

Namun, Kasdi enggan membeberkan materi pemeriksaan yang ditanyakan Dewas KPK kepada dirinya.


Sementara itu, saksi yang hadir secara virtual yakni pegawai Kementan yang dimutasi berinisial ADM dan ibu dari ADM.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com