Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Kompas.com - 15/05/2024, 06:06 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sidang etik perdana terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK karena diduga menggunakan pengaruhnya untuk memutasi pegawai di Kementerian Pertanian (Kementan) berinisial ADM.

Sedianya, Nurul Ghufron menjalani sidang etik perdana pada Kamis (2/5/2024). Namun, Ghufron tidak hadir.

Baca juga: Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Dewas KPK pun menunda sidang etik tersebut dan menjadwalkan pemeriksaan pada Selasa (14/5/2024).

Pantauan Kompas.com pada Selasa kemarin, Ghufron tiba sekitar pukul 09.29 WIB di Gedung Lama KPK, Jakarta.

Dia mengaku sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum datang ke sidang etik perdananya.

"Persiapannya mulai pagi sudah bangun pagi, sarapan, baca doa. Saya kira gitu ya, nanti ya," kata Ghufron.

Wakil Ketua KPK itu menjalani sidang etik selama sekitar enam jam. Ia terpantau keluar gedung pada sekitar 15.36 WIB.

Baca juga: Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Berikut poin-poin sidang etik perdana Nurul Ghufron kemarin:

1. Alexander Marwata jadi saksi

Dalam sidang etik terkait kasus Ghufron, Dewas KPK turut menghadirkan sejumlah saksi. Setidaknya, ada enam saksi hadir baik secara langsung maupun virtual.

Saksi yang hadir langsung di antaranya Alexander Marwata dan eks Sekjen sekaligus Plt Irjen Kementan Kasdi Subagyono.

Kasdi mengaku diperiksa menjadi saksi dalam sidang etik yang digelar Dewas KPK.

"Saya diminta sebagai saksi mengenai kasus etika Pak Nurul Ghufron," kata Kasdi usai diperiksa.

Namun, Kasdi enggan membeberkan materi pemeriksaan yang ditanyakan Dewas KPK kepada dirinya.


Sementara itu, saksi yang hadir secara virtual yakni pegawai Kementan yang dimutasi berinisial ADM dan ibu dari ADM.

Para saksi ini didalami terkait hal yang diketahuinya dalam perkara yang melibatkan Ghufron.

2. Ghufron dibela

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yakin bahwa rekannya, Nurul Ghufron tidak melanggar etik.

Alex pun menceritakan kronologi kasus tersebut versi dirinya. Menurut dia, ada anak dari temannya Ghufron, yang bekerja di Kementan yang sudah satu tahun mengajukan mutasi ke daerah.

Ghufron pun ingin membantu dengan menanyakan alasan tersebut kepada pejabat di Kementan.

Baca juga: Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Lalu, Ghufron menanyakan kontak pejabat Kementan kepada dirinya. Alex pun mengirimkan kontak Kasdi Subagyono yang kala itu juga menjabat Plt Inspektur Jenderal (Irjen) Kementan.

"Kebetulan ada temen saya kuliah di STAN itu kerja di sana jadi kepala biro keuangan. Saya tanya Beliau namanya Puadi. 'Bro, punya enggak nomor teleponnya Pak Irjen?', 'Ada apa bos?', 'Pak Ghufron mau telepon'," ujar dia.

"'Sekarang Pak Irjen dijabat oleh Sekjen, jadi Plt Irjen'. Di-forward lah namanya Pak Kasdi. Saya tidak kenal, Pak Ghufron juga tidak kenal. Terus saya sampaikan ke Pak Ghufron dan Pak Ghufron kontak," sambung Alex.

Alex mengatakan, Ghufron mengontak Kasdi untuk menanyakan mekanisme mutasi pegawai di Kementan.

Menurut dia, KPK juga masih belum mengusut kasus dugaan pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan TPPU yang melibatkan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Ia mengatakan, Ghufron tidak ada mempengaruhi pihak Kementan ataupun melanggar etik.

"Saya jelaskan sebetulnya mempengaruhi juga enggak artinya begini, apa yang terjadi sekitar dua tahun yang lalu itu sebetulnya ya alasan-alasan yang sifatnya manusiawi," ujar dia.

3. Ghufron kenal mertua ADM

Anggota Dewas KPK Harjono mengungkapkan, Nurul Ghufron tidak mengenal pegawai Kementan berinisial ADM yang dibantunya, sehingga berujung dimutasi.

Akan tetapi, Harjono menambahkan, Ghufron mengenal mertua dari ADM.

"Saya tanya sebenarnya enggak kenal, terkait keterangan yang dimutasi Pak Ghufron sendiri enggak kenal. Yang kenal itu mertua dari yang dimutasi," ujar Harjono.

Baca juga: Bela Nurul Ghufron, Alex Marwata Yakin Tak Ada Pelanggaran Etik

Menurut dia, Ghufron adalah teman dari mertua dari ADM.

Dalam kasus ini, Harjono belum mau memberikan kesimpulan apa pun terkait perbuatan Ghufron tersebut.

Menurut dia, hasil sidang etik akan diputuskan bersama setelah semua proses pemeriksaan rampung.

"Ya ada aturan-aturan kan macam-macam membantu itu gimana, nanti aja ya. Kalau dilihat dari kode etiknya ditemukan enggak larangan itu gitu," kata Harjono.

4. Ghufron akui telepon Kasdi

Usai menjalani sidang enam jam, Ghufron mengakui bahwa memang pernah menghubungi pejabat di Kementerian Pertanian (Kementan) soal perkara mutasi salah satu pegawai inisial ADM.

Namun, Ghufron keberatan apabila dirinya disebut meminta bantuan untuk memutasi ADM.

"Saya tegaskan ya peristiwanya saya nelpon, saya nelpon. Apakah saya minta bantuan? itu yang kemudian perlu diperdebatkan," ucap Ghufron.

Dia mengatakan, ADM sejak 2021 sudah mengajukan pemohonan mutasi ke atasannya, namun pengajuannya selalu ditolak dengan alasan akan mengurangi sumber daya manusia (SDM) di kantor pusat.


Kemudian, ketika ADM mengundurkan diri atau resign, justru dikabulkan oleh pihak Kementan.

Mertua dari ADM tersebut menceritakan persoalan itu kepada Ghufron. Hal ini pun membuatnya tergerak untuk berkomunikasi kepada pihak di Kementan.

"Dan itu diceritakan kepada saya oleh mertuanya, yang kemudian saya komunikasikan kepada pejabat di Kementan," ucap dia.

"Itu yang kemudian diperspektif sebagai sebuah, saya menghubungi untuk minta bantuan," kata Ghufron.

5. Siap disanksi

Lebih lanjut, Ghufron mengaku siap disanksi jika memang perbuatannya itu dianggap melanggar hukum.

“Kalau saya melanggar wewenang, silakan dihukum dengan apa pun," ucap Ghufron.

Meski begitu, menurut dia, tindakannya ini tidak melanggar etik. Malahan ia berpandangan hal ini adalah bagian dari nilai kemanusiaan.

"Dalam pandangan saya ini adalah bagian dari kemanusiaan. Bukan urusan tentang melanggar wewenang,” kata Ghufron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Serangan Siber ke PDN, Kesadaran Pemerintah Amankan Sistem Dinilai Masih Rendah

Nasional
Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Berkaca dari Kasus Vina Cirebon, Komnas HAM Sebut Proses Penyidikan dan Penyelidikan Polisi Rentan Pelanggaran

Nasional
Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Minta Presiden Dipilih MPR Lagi, La Nyalla Desak Sidang Istimewa Usai Prabowo Dilantik

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Pakar: Harusnya ada 'Back-up'

PDN Diserang "Ransomware", Pakar: Harusnya ada "Back-up"

Nasional
Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Serangan PDN Belum Tertangani Sepenuhnya, Pemerintah Minta Maaf

Nasional
Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Kasus Hakim Agung Gazalba, KPK Segera Laksanakan Putusan PT DKI Jakarta

Nasional
BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

BSSN: Layanan Keimigrasian yang Terdampak Gangguan PDN Sudah Normal

Nasional
Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Serangan Siber ke Pusat Data Nasional Ganggu Layanan 210 Instansi Pemerintah

Nasional
Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Jokowi Soroti Kesehatan dan Pendidikan RI yang Dinilai Masih Lemah, Meski Daya Saing Meningkat

Nasional
PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

PKS Sedang Pasang Harga Tinggi dengan Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub Jakarta

Nasional
Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Protes ke Jokowi, SYL: Mestinya Negara Beri Penghargaan kepada Saya

Nasional
DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

DPR Berencana Libatkan Lebih Banyak Pihak untuk Perbaiki Penyelenggaraan Haji Tahun Depan

Nasional
Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Mendagri Lantik 3 Pj Gubernur: 2 Dipindah Tugas, 1 Stafnya Airlangga

Nasional
Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Merasa Terhina di Persidangan, SYL: Mestinya Negara Memberikan Penghargaan Kepada Saya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com