Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sarifuddin Sudding mengatakan bahwa pemerintah sudah menyetujui draf revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) untuk disahkan sebagai Undang-undang dalam rapat paripurna DPR.

Hal tersebut diketahui dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I revisi UU MK pada Senin (13/5/2024) yang turut dihadiri Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

"Tadi Menko Polhukam sudah memberikan pandangan dan menyetujui. Ya pembahasan RUU MK di DPR dengan pemerintah. Tadi Pak Tjahjanto sendiri datang," kata Sudding saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Baca juga: Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Sudding menyampaikan, rapat pleno tersebut merupakan kelanjutan yang mesti dilakukan setelah revisi UU MK ditunda untuk disahkan pada Desember 2023.

Menurut dia, pada Desember tahun kemarin, pemerintah belum menyetujui revisi UU MK untuk dilanjutkan ke pengambilan keputusan tingkat II atau sidang paripurna.

"Bahkan kita sudah di tingkat pembahasan dua sudah selesai sebenarnya. Nah tinggal mau dibawa ke paripurna. Tapi kan ketika itu dari Menko Polhukam belum memberikan persetujuan. Dari pemerintah," ucap politikus PAN ini.

Ia mengatakan, selama ini semua fraksi di Komisi III sudah menyetujui revisi UU MK dibawa ke tahapan selanjutnya.

Dalam rapat pleno keputusan tingkat I, mereka sudah menyetujui agar revisi UU tersebut dibawa dalam rapat paripurna.

"Nah tadi, sudah diketok palu, Menko Polhukam tadi hadir. Dari pihak Menkumham juga hadir. Seluruh pimpinan, ada juga pimpinan dan fraksi-fraksi hadir juga. Tadi baru selesai rakernya," ungkap Sudding.

Baca juga: DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Kendati demikian, Sudding mengaku belum mengetahui kapan revisi UU MK akan dibawa dalam rapat paripurna untuk disahkan sebagai UU.

Hari ini, DPR akan menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang, tetapi tidak ada agenda untuk mengesahkan revisi UU MK.

"Saya enggak tahu apakah besok (hari ini) dibawa ke paripurna, karena besok pembukaan masa sidang. Atau besok hanya sebatas pembukaan masa sidang. Nanti baru dibawa ke Paripurna," tutur Sudding.

Catatan Kompas.com, sedianya revisi UU MK bakal disahkan oleh DPR pada awal Desember 2023.

Namun, saat itu DPR memastikan bahwa revisi UU MK tidak akan disahkan pada rapat paripurna yang akan diselenggarakan Selasa (5/12/2023).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, keputusan itu diambil bukan karena adanya surat yang dilayangkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) kala itu, Mahfud MD ke DPR, Senin (4/12/2023).

Sebagai informasi, salah satu substansi yang hendak diubah dalam revisi UU MK adalah masa jabatan hakim konstitusi dari semula maksimal 15 tahun atau hingga berumur 70 tahun dikembalikan menjadi 5 tahun.

Untuk hakim yang sedang menjabat, dikembalikan ke lembaga pengusul untuk menentukan nasibnya melalui permintaan konfirmasi.

Selain masa jabatan, usia minimal hakim konstitusi juga dikhawatirkan hendak diubah dari 55 tahun menjadi 60 tahun.