Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penambahan jumlah kementerian pada era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dianggap perlu dipertimbangkan.

Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menyampaikan, penambahan kursi menteri layak dilakukan selama bertujuan percepatan kerja pemerintah dan memastikan setiap kebijakan dapat berjalan.

“Jangankan jadi 41, jadi 100 kementerian pun tak masalah asal sesuai kebutuhan untuk mempercepat realisasi mewujudkan visi misinya Prabowo-Gibran,” ujar Adi saat dihubungi KOMPAS.com, Selasa (7/5/2024).

Baca juga: Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

“Secara prinsip penambahan kementerian mesti diniatkan untuk mempercepat akselerasi kinerja, bukan untuk urusan yang lain,” ujar dia.

Adi mencontohkan soal program pemberian makan siang dan susu gratis yang diusung Prabowo-Gibran.

Program itu dianggap dia harus diurus oleh kementerian tersendiri.

Selain itu, kata Adi, masih ada kementerian yang tumpang tindih dalam menjalankan tugas, misalnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)

“Termasuk urusan riset harus jadi kementerian tersendiri, itu jangan disatukan dengan kementerian lain. Kebudayaan juga mesti jadi kementerian sendiri jangan digabung dengan pendidikan, over lapping jadinya. Dan pendidikan jadi kementerian tersendiri,” ungkap Adi.

Baca juga: Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Meski begitu, Adi menegaskan bahwa kementerian baru yang dihadirkan harus bisa dipastikan membuat kerja pemerintahan menjadi lebih cepat.

“Kalau dalam praktiknya nanti kinerja pemerintah masih biasa-biasa saja, di luar ekspektasi, pasti jadi bahan kritikan,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Jumlah Kementerian pada masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal ditambah.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai wajar apabila jumlah kementerian diperbanyak karena Indonesia merupakan negara yang besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak.

Baca juga: Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Menurut Habiburokhman, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk diraih.

"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," ujar dia melanjutkan.