Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Kompas.com - 08/05/2024, 05:41 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyebut bahwa peluang Wakil Presiden (Wapres) RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka memilih masuk ke Partai Golkar lebih terbuka dibanding partai lainnya.

Ujang mengatakan, Golkar lebih berpeluang dipilih karena ada dua alasan. Pertama, pertimbangan soal kenyamanan.

Kedua, posisi yang bakal ditempati di partai tersebut. Menurut Ujang, sebagai Wapres RI terpilih, Gibran punya kans menduduki jabatan penting di Golkar.

“Posisinya katakanlah sebagai calon wakil presiden (cawapres) terpilih atau wapres yang akan dilantik, itu musti punya posisi yang pas, yang cocok, yang terhormat gitu di partai,” ujar Ujang kepada Kompas.com, Selasa (7/5/2024).

Baca juga: Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Terkait posisi, Gibran disebut lebih pas menempati jabatan anggota dewan pembina atau anggota dewan penasihat, bahkan mungkin anggota dewan pakar di Partai Golkar.

"Jadi masuknya itu harus nyaman. Ada kenyamanan lalu di saat yang sama punya posisi yang pas yang terhormat gitu karena posisinya sebagai wapres yang akan dilantik,” kata Ujang.

Namun, Ujang menegaskan bahwa Gibran tidak bisa menduduki posisi ketua umum Golkar karena tidak memenuhi syarat sesuai aturan partai. Di antaranya, sudah lima tahun menjadi pengurus dan lima tahun aktif dalam partai.

Ditambah lagi, menurut Ujang, ada istilah PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela) jika ingin menjadi ketua umum di partai berlambang pohon beringin tersebut.

Baca juga: Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Lebih lanjut, Ujang berpendapat bahwa Gibran akan menerima resistensi dari kader dan senior di Partai Golkar apabila tiba-tiba menduduki kursi ketua umum. Mengingat, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bukan kader binaan karena sebelumnya berpolitik bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

“Kalau (jadi) ketua umum enggak bisa, tidak memenuhi syarat. Ini akan mendapatkan perlawanan dari senior-senior dan kader-kader Golkar di seluruh Indonesia karena tidak memenuhi syarat. Golkar partai besar, partai yang sudah establish, tidak bisa diacak-acak, digoyang-goyang, diobok-obok Gibran yang tidak memenuhi syarat,” ujar Ujang.

Oleh karena itu, Ujang kembali berpandangan bahwa Gibran hanya akan menduduki posisi antara anggota dewan pembina, anggota dewan penasihat, dan anggota dewan pakar di Partai Golkar.

Baca juga: Soal Presidential Club, Gibran: Untuk Menyatukan Mantan Pemimpin

Siap berlabuh ke parpol

Sebelumnya, Gibran mengaku telah menyiapkan road map atau peta jalan politik ke depan. Hal itu menanggapi terkait posisinya kini yang sudah tidak diakui oleh PDI-P dan belum bergabung dengan partai politik lain.

"Ya kita sudah menyiapkan road map ke depan. Arahnya ke mana, ikut perahunya siapa, sudah kita siapkan," kata Gibran saat di KPU Kota Solo pada 2 Mei 2024.

Namun, Gibran menepis saat disinggung soal Partai Golkar yang telah mengeklaim dirinya telah bergabung sebagai kader.

"Loh, kalau kami, saya pribadi, baik dengan semua partai. Bahkan, dengan teman-teman PDI-Perjuangan," ujar dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com