Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Kompas.com - 07/05/2024, 05:51 WIB
Novianti Setuningsih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin melihat bahwa arah kebijakan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pasalnya, PDI-P mendukung langkah calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang memilih tetap konsisten untuk berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Jadi, kalau Ganjar ingin di luar pemerintahan, PDI-P juga men-support itu, kelihatannya arah kebijakan partai lebih condong ke oposisi. Kira-kira ke sana arahnya,” kata Ujang kepada Kompas.com, Selasa (7/5/2024).

Ujang mengatakan, PDI-P memang arahnya sejak awal lebih berat menjadi oposisi. Sebab, mereka bisa dianggap tidak konsisten oleh para pendukung dan kadernya jika memutuskan berada di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

“Karena di situ (pemerintahan Prabowo) ada Jokowi dan Gibran, yang sama-sama kita tahu Jokowi dan Gibran tidak mendukung PDI-P, tidak mendukung Ganjar-Mahfud,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ujang mengatakan, berada di dalam atau luar pemerintahan sama terhormatnya.

Ganjar konsisten di luar pemerintahan Prabowo

Sebelumnya, Ganjar sudah bulat mengambil keputusan tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Politikus PDI-P tersebut menegaskan bahwa keputusan berada di luar pemerintahan diambil karena rasa cintanya pada rakyat.

"Kita tidak akan pernah berhenti untuk mencintai republik ini, kita akan mengawal dengan benar, dan saya declare pertama, saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini," ujar Ganjar dalam acara yang digelar di Posko Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024) malam.

Baca juga: Ganjar Bubarkan TPN

Menurut Ganjar, dengan keputusan ini merupakan cara terbaik untuk tetap bisa mengontrol jalannya pemerintah Prabowo-Gibran.

"Saya sangat menghormati pemerintahan ini, dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar," kata mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Singgung mekanisme kontrol di parlemen

Di sisi lain, Ganjar juga mengatakan, keputusan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran diambil untuk menghargai moralitas politik.

"Dan semua sama-sama terhormat, tidak perlu saling mencibir. Karena mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas, apa itu? Jalur parlemen," ujarnya.

"Itulah cara yang paling bagus kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan suatu kontrol,” katanya lagi.

Pernyataan Ganjar terkait mekanisme kontrol secara tidak langsung juga mengisyaratkan sikap PDI-P terhadap pemerintahan mendatang.

Baca juga: PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat Presidential Club

Halaman:


Terkini Lainnya

Cucu SYL Bantah Pakai Uang Kementan untuk Biayai Perawatan Kecantikan, tapi...

Cucu SYL Bantah Pakai Uang Kementan untuk Biayai Perawatan Kecantikan, tapi...

Nasional
Ahmad Sahroni Disebut Kembalikan Uang Kementan Rp 820 Juta untuk NasDem Usai Diminta KPK

Ahmad Sahroni Disebut Kembalikan Uang Kementan Rp 820 Juta untuk NasDem Usai Diminta KPK

Nasional
Anak SYL Akui Terbiasa Terima Fasilitas Tiket Pesawat dari Kementan, Hakim: Tahu Tidak Itu Kebiasaan Buruk?

Anak SYL Akui Terbiasa Terima Fasilitas Tiket Pesawat dari Kementan, Hakim: Tahu Tidak Itu Kebiasaan Buruk?

Nasional
ICW Desak KPK Ajukan Banding Usai Hakim Bebaskan Gazalba Saleh di Putusan Sela

ICW Desak KPK Ajukan Banding Usai Hakim Bebaskan Gazalba Saleh di Putusan Sela

Nasional
MA Tunggu Aduan KPK, Usai Meminta Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Diperiksa

MA Tunggu Aduan KPK, Usai Meminta Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh Diperiksa

Nasional
KY Dalami Putusan Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh di Putusan Sela

KY Dalami Putusan Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh di Putusan Sela

Nasional
Anak SYL Akui Usulkan Nama Isi Jabatan Eselon II di Kementan

Anak SYL Akui Usulkan Nama Isi Jabatan Eselon II di Kementan

Nasional
Tiga Kali, Hakim Agung Gazalba Saleh Lolos dari Jerat Hukum...

Tiga Kali, Hakim Agung Gazalba Saleh Lolos dari Jerat Hukum...

Nasional
Revisi UU MK: Upaya Kocok Ulang Hakim Konstitusi

Revisi UU MK: Upaya Kocok Ulang Hakim Konstitusi

Nasional
Kapolri Akan Temui Menko Polhukam di Tengah Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus

Kapolri Akan Temui Menko Polhukam di Tengah Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kapolri dan Jaksa Agung Ditegaskan Sudah Bergandengan | Jampidsus Dilaporkan ke KPK

[POPULER NASIONAL] Kapolri dan Jaksa Agung Ditegaskan Sudah Bergandengan | Jampidsus Dilaporkan ke KPK

Nasional
Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Pertimbangan Hakim Tipikor Kabulkan Eksepsi Gazalba Dinilai Mengada-ada

Nasional
Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Nasional
109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com