Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memilih orang-orang yang profesional sebagai menteri di kabinet pemerintahan mendatang.

Hal ini disampaikan Ma'ruf merespons wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi lebih dari 40 di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang.

“Sebab, dalam menjalankan tugas, menteri-menteri itu harus profesional,” ujar Ma'ruf saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2024).

Ma'ruf menyebutkan, tokoh profesional yang dimaksud dapat berasal dari kalangan partai politik maupun nonpolitikus seperti tokoh profesional murni atau berasal dari organisasi masyarakat.

Baca juga: Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian Baru, Gibran: Masih Dibahas, Digodok Lagi

“Cuma profesionalnya bisa dia merepresentasikan partai-partai politik, bisa juga yang lainnya. Nanti tergantung tentu negosiasinya,” ujar mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia itu.

Ma'ruf mengatakan, jumlah kementerian yang akan dibentuk untuk pemerintahan mendatang dapat bertambah sesuai kebutuhan Prabowo.

Namun, ia menyebutkan, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf saat ini memandang 34 kementerian yang ada sudah lebih dari cukup untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah.

“Kajian waktu itu sudah cukup, tapi bisa saja lebih daripada itu kalau (dalam) bahasa kiainya lil hajah, ada keperluan, mungkin bisa lebih dari itu,” kata Ma'ruf.

Dilansir pemberitaan Kompas.id, Senin (6/5/2024), wacana menambah jumlah kementerian untuk pemerintahan Prabowo kelak sudah mendapatkan dukungan dari elite Partai Gerindra.

Baca juga: Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman pun tidak memungkiri ada wacana menambah jumlah kementerian dari saat ini yang berjumlah 34 menjadi 41 kementerian.

Menurut Habiburokhman, dalam konteks Indonesia, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia merupakan negara besar yang memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk meraihnya.

”Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar,” ujar dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024).