Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah problem diperkirakan bakal muncul jika pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menambah jumlah kementerian.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam, usulan penambahan jumlah kementerian sampai 40 diprediksi akan memicu persoalan baru.

Problem pertama, kata Umam, adalah soal penambahan anggaran negara jika jumlah kementerian bertambah.

"Misalnya tadi menyebut tentang konteks budget. Karena bagaimanapun juga, penambahan nomenklatur pasti berimplikasi kepada fiskal negara. Akan ada cukup banyak sekali turunan-turunan dari penciptaan kementerian baru," kata Umam dikutip dari Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa (7/5/2024).

Baca juga: Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Persoalan kedua, kata Umam, adalah tentang garis koordinasi dan supervisi di antara kementerian baru dan lama.

"Seringkali problem di kementerian adalah ketika ada problem koordinasi dan juga supervisi yang tidak begitu nyambung. Ego sektoral di mana-mana dan itu terulang," ujar Umam.

Umam mengatakan, jika pemerintah tidak mengantisipasi persoalan garis koordinasi dan supervisi setelah memutuskan menambah jumlah kementerian, maka kemungkinan besar problem itu akan semakin kompleks.

Sebelumnya diberitakan, gagasan pembentukan kementerian baru berasal dari kubu Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Baca juga: Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah maksimal kementerian yang ada adalah 34 kementerian.

Akan tetapi, peluang revisi UU Kementerian Negara terbuka karena masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai wajar apabila jumlah kementerian diperbanyak karena Indonesia merupakan negara yang besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak.

Menurut Habiburokhman, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk diraih.

Baca juga: Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Habiburokhman pun tidak membantah ketika ditanya soal kabar yang menyebut presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk sebanyak 40 kementerian.

Meski begitu, ia mengeklaim ide itu muncul bukan hanya untuk mengakomodasi kepentingan partai politik pendukung Prabowo.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menekankan, banyaknya jumlah kementerian semestinya tidak lantas dijadikan sebagai ajang mengakomodasi kepentingan politik.