"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih, Prabowo Subianto diminta untuk lebih memikirkan kondisi masyarakat, daripada berupaya mengakomodasi partai-partai pendukungnya lewat penambahan jumlah kementerian.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin berpandangan, usulan ataupun rencana penambahan jumlah kementerian itu merupakan upaya mengakomodasi partai pendukung Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

Sebab, jumlah partai pendukung dan partai yang sudah menyatakan akan berada di barisan pemerintah cukup banyak.

“Ya saya sih melihat kalau mau menambah ya kelihatannya itu terkait karena koalisi yang dibangun besar. Karena yang di bangun banyak,” ujar Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin, Selasa (7/5/2024).

Baca juga: Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

“Jadi harus banyak pihak, banyak partai yang berkepentingan harus mendapatkan kursi di jatah menteri itu. Ya saya sih melihatnya seperti itu,” ucap dia.

Meski begitu, kata Ujang, bertambah atau tidaknya jumlah kementerian menjadi kewenangan Prabowo. Sebab, penyusunan kabinet pemerintahan menjadi hak prerogatif seorang presiden.

Namun, Prabowo diharapkan untuk mempertimbangkan kembali usulan ataupun rencana tersebut.

Hal itu karena Prabowo dan Gibran harus bisa mendapatkan simpati masyarakat pada masa awal pemerintahannya.

“Kalau menambah Prabowo akan mendapat banyak kritik dari rakyat. Prabowo harus bisa menjaga kebatinan rakyat yang saat ini sedang sulit,” ungkap Ujang.

“Tidak salah juga kalau kementeriannya itu ditambah. Tapi kan rakyat menilai itu akan banyak anggaran negara yang terserap ke situ, di saat masyarakat banyak yang susah,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Jumlah kementerian pada masa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut bakal ditambah.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai wajar apabila jumlah kementerian diperbanyak karena Indonesia merupakan negara yang besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak.

Menurut Habiburokhman, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk diraih.

“Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

“Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," ujar dia melanjutkan.

Baca juga: Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi