Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum relawan Prabowo Mania dan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer, meyakini, dukungan Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden (Pilpres 2024) ada kaitannya dengan perjanjian Batu Tulis.

Oleh karena Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak memenuhi perjanjian itu lantaran tidak mendukung Prabowo pada Pilpres 2014, Jokowi berupaya membayar “utang” tersebut.

“Ada yang namanya perjanjian Batu Tulis, yang isinya, salah satu poinnya, PDI-P akan mengusung Pak Prabowo (sebagai calon presiden). Ternyata dalam prosesnya tidak,” kata Noel, demikian sapaan akrab Immanuel, dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jumat (26/4/2024).

“Saya yakin sekali apa yang dilakukan Pak Jokowi cuma ingin membayar utang itu. ‘Kalau Bu Mega tidak mampu membayarnya, biar saya yang membayarnya’,” ujarnya.

Menurut Noel, Presiden berusaha memutus mata rantai kebencian dan dendam masa lalu karena tidak dipenuhinya perjanjian Batu Tulis oleh Megawati.

Baca juga: Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Namun, oleh sebagian pihak, dukungan Jokowi ke Prabowo pada Pilpres 2024 justru dianggap sebagai bentuk pengkhianatan Kepala Negara terhadap partainya, PDI-P.

“Seandainya ada diksi pengkhianatan dan sebagainya, saya rasa enggak ada yang dikhianati,” ujar Noel.

Noel mengatakan, Jokowi berkali-kali menyampaikan bahwa PDI-P merupakan partai yang melahirkannya. Disebutkan pula bahwa Megawati merupakan sosok orang tua ideologi mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sebagai partai besar, lanjut Noel, PDI-P mestinya mengawal gagasan-gagasan dan cita-cita besar. Menurutnya, sikap PDI-P yang menganggap Jokowi berkhianat terhadap partainya kekanak-kanakan.

“Akan menjadi partai yang seakan-akan kerdil karena beda pilihan, kemudian itu dianggap sebuah pengkhianatan. Ini tidak baik,” kata Noel.

"Kalau terus bangsa ini menjalankan politik kebencian, dendam, dan sebagainya, akhirnya bangsa ini tidak pernah menemukan yang namanya kedewasaan dalam berdemokrasi," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun mengatakan, Presiden Jokowi tak lagi menjadi bagian dari PDI-P.

Hal itu ia sampaikan saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDI-P setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD terkait sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? yang benar saja," kata Komarudin ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Selain Jokowi, Gibran juga ditegaskan tak lagi menjadi kader PDI-P. Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

“Gibran itu sudah bukan kader partai lagi, saya sudah bilang sejak dia (Gibran) ambil putusan itu (jadi cawapres Prabowo)," ujar anggota Komisi II DPR RI ini.

Adapun kerenggangan hubungan Jokowi dan keluarga dengan PDI-P ditengarai bermula dari perbedaan sikap pada Pilpres 2024.

Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Jokowi pun diyakini mendukung putra sulung dan Menteri Pertahanan kabinetnya itu. Sementara, PDI-P mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai capres-cawapres Pilpres 2024. Kendati begitu, pasangan ini kalah dari Prabowo-Gibran.

Baca juga: Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap