Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Kompas.com - 26/04/2024, 16:06 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus senior PDI-P Hendrawan Supratikno menyatakan, partainya akan terus mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga tuntas pada Oktober mendatang.

Dengan begitu, PDI-P tak akan menarik menterinya dari kabinet.

Hal itu disampaikan Hendrawan merespons Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Silfester Matutina, yang mengatakan, PDI-P lebih baik menarik seluruh menterinya dari kabinet usai menganggap Jokowi bukan lagi kader partai.

Hendrawan beralasan, pihaknya tak bisa mencabut begitu saja dukungan bagi pemerintahan Jokowi karena itu merupakan amanat Rapat Kerja Nasional IV PDI-P.

"Secara implisit, demikian (terus dukung pemerintahan Jokowi). Ini merupakan bagian dari Rekomendasi Rakernas IV PDI-P, 29 September sampai 1 Oktober 2023, butir 9," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Jumat (26/4/2024).

Baca juga: Respons Jokowi dan Gibran Usai Disebut PDI-P Bukan Kader Lagi

Lebih jauh, Hendrawan enggan ambil pusing soal banyaknya pandangan dan penilaian terhadap PDI-P usai Pilpres 2024.

Dia menilai pandangan dan penilaian itu sebagai dinamika politik belaka.

"Kita ambil positifnya saja, yaitu sebagai usaha untuk menggeser retorika menjadi dialektika. Dengan dialektika, narasi demokrasi kita akan tumbuh menjadi lebih sehat," ungkap anggota Komisi XI DPR ini.

Ia juga menyampaikan, terkait sikap politik PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran bakal diketahui setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang rencana digelar akhir Mei mendatang.

Menurutnya, keputusan itu bakal disampaikan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Persoalan-persoalan strategis partai, sesuai AD/ART, keputusannya merupakan kewenangan Ketua Umum. Sebagai bahan menuju putusan tersebut, akan ada Rakernas partai yang menurut rencana akan berlangsung pada 24-26 Mei 2024," jelas dia.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Pertemuan Megawati-Jokowi Sulit Terjadi

Sebelumnya, Silfester Matutina mengatakan, PDI-P lebih baik menarik seluruh menterinya dari kabinet Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Silfester merespons PDI-P yang menggugat proses pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Selain itu, Silfester mengungkit PDI-P yang menyebut bahwa Jokowi dan Gibran sudah bukan kader mereka lagi.

"Kalau begitu, kan berarti sekarang menteri-menterinya harus ditarik dong, gentleman juga. Mengatakan Pak Jokowi dan Gibran bukan anggota PDI-P, tapi kok masih betah di kabinet Jokowi? Lebih jantan, bijaksana itu PDI-P tarik seluruh menteri biar diganti sama orang-orang yang benar-benar sehati dengan Presiden Jokowi," kata Silfester.

Adapun sejumlah kader PDI-P masih berada di dalam kabinet Jokowi, yakni Tri Rismaharini, Azwar Anas, hingga Yasonna Laoly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com