Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Kompas.com - 25/04/2024, 10:22 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan, pasca Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, partai politik (parpol) berupaya “menyelamatkan diri” masing-masing.

Ini tampak dari tiga parpol yang semula tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang kini mengisyaratkan merapat ke koalisi pemenang pilpres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Saat ini, partai politik menyelamatkan diri masing-masing untuk kepentingan masing-masing. Karena posisi kalah ya apa boleh buat, semua partai politik balik kanan, punya agenda masing-masing ke depan,” kata Ujang kepada Kompas.com, Rabu (24/4/2024).

Menurut Ujang, manuver PKB, Nasdem, dan PKS menunjukkan bahwa setiap parpol berkalkulasi dan bekerja sesuai dengan kepentingan politik masing-masing.

Dinamika ini seolah membuktikan bahwa narasi perubahan yang sempat diusung ketiga partai pada Pilpres 2024 merupakan narasi “jualan” semata.

Baca juga: Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Sebab, berbeda dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, kubu Prabowo-Gibran mengusung semangat keberlanjutan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Namanya juga slogan, namanya juga kampanye untuk bisa menarik simpati dan dukungan publik,” ucap Ujang.

Ujang mengaku tak terkejut jika PKB benar-benar bergabung ke kubu Prabowo-Gibran. Sejak awal, ia sudah memprediksi partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu bakal merapat ke kubu pemenang.

Alasannya, selain karena PKB tak punya sejarah sebagai oposisi, Muhaimin juga dinilai tengah berupaya mempertahankan jabatan sebagai pucuk pimpinan partai. Sebab, menurut desas-desus yang berembus, ada pihak yang mengincar kursi Ketua Umum PKB.

“Kalau Cak Imin menjadi oposisi, dikerjai oleh pemerintah, bisa hilang jabatan ketua umumnya. Itu tentu merugikan Cak Imin,” kata Ujang.

“Dan kalau masuk pemerintahan tentu dapat menteri, berkuasa lagi, posisi ketua umum pun bisa aman. Itu rasional saja dalam politik taktis,” lanjutnya.

Sementara, Nasdem disebut sebagai parpol yang paling awal bermanuver. Ini tampak dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang langsung memberikan ucapan selamat begitu Prabowo-Gibran dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Maret 2024 lalu.

Sementara, peluang PKS berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masih fifty-fifty. Partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu diduga masih mempertimbangkan dinamika politik ke depan.

“Mungkin Majelis Syuro PKS memperhatikan kebatinan konstituen PKS, apakah konstituennya mau oposisi ataupun berkoalisi. Penentu di PKS itu bukan ketua umum, tapi Majelis Syuro,” tutur Ujang.

Sebelumnya diberitakan, tiga partai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan yakni PKB, Nasdem, dan PKS, membuka peluang bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com