Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, banyak tekanan terhadap Indonesia agar mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Menurut Retno, hal itu kemungkinan bisa terjadi apabila Israel memberikan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara.

"Kami tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Not at all. Hubungan diplomatik kita tidak memiliki. Banyak tekanan kepada Indonesia agar Indonesia mulai melakukan normalisasi hubungan dengan Israel," ujar Retno dalam acara "Sapa Indonesia Malam" sebagaimana dilansir YouTube KompasTV, Sabtu (13/4/2024).

"Dan saya sampaikan kita tidak menutup diri. Tetapi ada syaratnya, (yakni) kalau two state solution (solusi dua negara) dapat terwujud, yang berarti Palestina merdeka, Palestina memiliki negara dan diakui oleh Israel, untuk berdampingan dengan Israel," katanya.

Baca juga: Kemenlu Bantah Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel demi OECD

Maka, menurutnya, di titik itulah Indonesia siap melakukan normalisasi dengan Israel.

Akan tetapi, jika tak ada solusi kedua negara dan tak ada pengakuan kemerdekaan terhadap Palestina, Retno menegaskan, Indonesia belum saatnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

"Tetapi in the absence of two state solutions, in the absesnce of Palestina merdeka, saya kira belum waktunya kita memikirkan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel," tegasnya.

Lebih lanjut, Retno menjelaskan alasan mengapa Indonesia terus memperjuangkan keadilan terhadap Palestina di dunia internasional.

Baca juga: Media Israel Klaim Indonesia Setuju Menormalisasi Hubungan Diplomatik demi OECD

Ia menekankan soal menjaga keadilan dan melindungi hak asasi masyarakat Palestina yang sama sekali tidak dihormati oleh Israel.

Selain itu, ada persoalan kemanusiaan yang harus diprioritaskan.

"Dalam situasi apa pun masalah kemanusiaan harus diletakkan di prioritas nomor satu. Karena sekali lagi, kalau kita tidak meletakkan masalah kemanusiaan di prioritas nomor satu, maka saya rasa kebijakan-kebijakan kita dapat dengan mudah menjadi keluar dari rel," tambahnya.