Sri Mulyani: Banyak Negara Krisis akibat Pengelolaan APBN Buruk, Indonesia Tetap Sehat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeklaim bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih sehat walau banyak negara yang mengalami krisis karena pengelolaan APBN yang buruk.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

"Telah banyak contoh negara-negara yang mengalami krisis ekonomi, sosial, dan bahkan politik akibat pengelolaan APBN yang buruk. Alhmadulillah Indonesia mampu menjaga instrumen APBN tetap secara kredibel dan sehat," kata Sri Mulyani, Jumat.

Sri Mulyani mengaku bersyukur karena dapat memberikan keterangan terkait pengelolaan APBN dalam forum sidang sengketa Pilpres 2024.

"Forum di MK yang mulia ini kami percayai menjadi salah satu cara merawat nalar publik dengan menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN menjadi sarana gotong royong anak bangsa," ujarnya.

Baca juga: Dalam Sidang MK, Sri Mulyani Akui Bagi-bagi Beras 10 Kilogram Bukan Bagian Bansos

Sri Mulyani mengatakan, lewat APBN, mereka yang mampu akan berkontribusi lebih besar. Sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan lewat belanja publik seperti subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial.

Dia juga melanjutkan, APBN diharapkan menjadi sarana bagi setiap elemen bangsa untuk berpartisipasi dan berkontiribusi demi mewujudkan kesejahteraan yang adil.

"Kiranya melalui proses politik yang selama ini dijaga secara teebuka, transparan, dan akuntabel, APBN harus terus kita jaga sebagai pondasi dan sekaligus modal politik bangsa Indonesia mencapai tujuan bernegara," kata Sri Mulyani.

Untuk diketahui, Sri Mulyani dan tiga menteri lainnya dihadirkan oleh MK untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024.

Selain Sri Mulyani, menteri lain yang dipanggil adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Baca juga: Bansos Dikaitkan dengan Pemilu, Menko PMK Tegaskan Direncanakan sejak Awal untuk Cegah Kemiskinan