Airlangga Beberkan Beberapa Negara Juga Beri Bansos akibat Dampak El Nino

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tidak hanya Indonesia yang memberikan bantuan sosial akibat krisis iklim El Nino.

Dia menyebutkan, beberapa negara juga memberikan bansos akibat dampak El Nino yang menurunkan produksi pangan dan mengganggu stabilitas harga bahan pokok.

"Oleh karena itu, beberapa negara melakukan bantuan sosial," kata Airlangga dalam sidang sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Singapura misalnya, memberikan bantuan sosial sebesar 800 dollar Singapura per orang untuk 2,5 juta jiwa untuk mengatasi kenaikan biaya hidup. Nilainya setara dengan Rp 13 triliun.

Kemudian, Malaysia memberikan bantuan keluarga untuk 8,7 juta keluarga atau setara 25,4 persen dari jumlah penduduk dengan anggaran setara Rp 25 triliun.

"(Dilakukan) periode Januari sampai Desember 2023, dan dilanjutkan 2024 sampai dengan September," ujar Airlangga.

Baca juga: Airlangga Sebut Jangkauan Bansos di Indonesia Lebih Rendah dari Singapura dan Malaysia

Dalam keterangan Airlangga, negara tetangga lainnya yang menggelontorkan bansos akibat El Nino adalah Filipina.

Filipina menggelontorkan anggaran Rp 3,47 triliun untuk bantuan tunai kepada 2,3 juta petani yang terdampak akibat El Nino.

Sedangkan negara lain yang dijadikan contoh Airlangga adalah India yang memberikan bantuan pangan Rp 372 triliun untuk 800 juta penduduk.

"Dan subsidi pupuk sebesar Rp 25,5 miliar di bulan November dan juga diberlakukan Januari 2023," kata Airlangga.

Terakhir adalah Amerika Serikat yang disebut memberikan bantuan food stamp untuk 4,1 juta jiwa sebagai bantuan dampak inflasi.

Amerika Serikat juga disebut menggelontorkan anggaran Rp 835 sebagai bentuk perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem.

Baca juga: Bansos Dikaitkan dengan Pemilu, Menko PMK Tegaskan Direncanakan sejak Awal untuk Cegah Kemiskinan

Sebagai informasi, Airlangga memberikan keterangan dalam sidang sengketa pilpres 2024 berdasarkan permintaan dari Majelis Hakim MK.

Sementara itu, pihak pemohon 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, diketahui menuding penyaluran bantuan sosial mendekati hari pemungutan suara berdampak pada elektoral pihak terkait, yakni capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalil itu dikuatkan oleh saksi ahli dari kubu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Faisal Basri yang menilai bantuan El Nino digelontorkan pemerintah untuk kepentingan politik elektoral.