Airlangga Beberkan Beberapa Negara Juga Beri Bansos akibat Dampak El Nino

Dia menyebutkan, beberapa negara juga memberikan bansos akibat dampak El Nino yang menurunkan produksi pangan dan mengganggu stabilitas harga bahan pokok.

"Oleh karena itu, beberapa negara melakukan bantuan sosial," kata Airlangga dalam sidang sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Singapura misalnya, memberikan bantuan sosial sebesar 800 dollar Singapura per orang untuk 2,5 juta jiwa untuk mengatasi kenaikan biaya hidup. Nilainya setara dengan Rp 13 triliun.

Kemudian, Malaysia memberikan bantuan keluarga untuk 8,7 juta keluarga atau setara 25,4 persen dari jumlah penduduk dengan anggaran setara Rp 25 triliun.

"(Dilakukan) periode Januari sampai Desember 2023, dan dilanjutkan 2024 sampai dengan September," ujar Airlangga.

Dalam keterangan Airlangga, negara tetangga lainnya yang menggelontorkan bansos akibat El Nino adalah Filipina.

Filipina menggelontorkan anggaran Rp 3,47 triliun untuk bantuan tunai kepada 2,3 juta petani yang terdampak akibat El Nino.

Sedangkan negara lain yang dijadikan contoh Airlangga adalah India yang memberikan bantuan pangan Rp 372 triliun untuk 800 juta penduduk.

"Dan subsidi pupuk sebesar Rp 25,5 miliar di bulan November dan juga diberlakukan Januari 2023," kata Airlangga.

Terakhir adalah Amerika Serikat yang disebut memberikan bantuan food stamp untuk 4,1 juta jiwa sebagai bantuan dampak inflasi.

Amerika Serikat juga disebut menggelontorkan anggaran Rp 835 sebagai bentuk perlindungan dampak perubahan iklim ekstrem.

Sementara itu, pihak pemohon 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, diketahui menuding penyaluran bantuan sosial mendekati hari pemungutan suara berdampak pada elektoral pihak terkait, yakni capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalil itu dikuatkan oleh saksi ahli dari kubu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Faisal Basri yang menilai bantuan El Nino digelontorkan pemerintah untuk kepentingan politik elektoral.

"Nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that, dari segi data itu, ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh," kata Faisal dalam sidang MK, Senin.

Faisal mengaku heran karena pemerintah melanjutkan kebijakan tersebut padahal dampak El Nino di Indonesia sudah mereda.

Dia juga menyinggung data jumlah kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem pada 2021 lebih parah dibandingkan tahun 2023, tetapi saat itu pemerintah tidak menggelontorkan bantuan seperti BLT El Nino.

"Kenapa sih minta diperpanjang, karena ingin diciptakan panggung-panggung baru. Enggak cukup digelontorkan lewat mekanisme yang ada, tapi harus ditunjukkan nih yang ngasih nih pakai seragam tertentu, pesan tertentu, dan sebagainya," ujar Faisal Basri.

"Jadi panggung-panggung yang diciptakan itu untuk memastikan efektivitas bansos ini semaksimal mungkin," katanya lagi.