Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Refleksi Politik di Ramadhan: Menyambut Oposisi Penjaga Demokrasi

Kompas.com - 13/03/2024, 11:07 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

"Wherever Law ends, Tyranny begins” (John Locke, 1690).

PESTA demokrasi telah usai. Kalah dan menang hanya soal kesempatan. Siapapun pemenangnya, Indonesia tentu harus tetap berjaya dan berjalan sebagaimana mestinya.

Hukum harus tetap berlaku. Karena seperti kata John Locke, tirani akan bermula di saat hukum berhenti bekerja. Segala dugaan pelanggaran harus diselesaikan secara hukum. Segala ketidakpuasan politik harus difinalisasi di institusi politik.

Tidak ada yang salah dengan gugatan kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jika memang ada gugatan ke MK, maka harus dilangsungkan secara adil dan jujur di bawah pengawasan publik yang ketat.

Begitupula dengan rencana Hak Angket untuk investigasi politik lebih lanjut atas berbagai kecurigaan pelangaran pemilu. Jika memang hak angket DPR harus dijalankan, maka semua pihak harus memastikan hak tersebut berlangsung dengan sportif dan etis.

Tak ada salahnya. Segala proses yang legal dan konstitusional harus dikawal dan dijaga, karena memang telah dijamin oleh konstitusi kita.

Jadi harus dibiarkan bergulir senatural mungkin, tanpa keparnoan yang berlebihan dari pihak penguasa.

Toh semuanya bisa tetap berjalan bersamaan, sebagai tanda bahwa institusi hukum dan politik di negeri ini memang tetap berjalan.

Pemerintah tentu harus mendukung proses-proses tersebut, meskipun target tembaknya adalah pemerintah atau salah satu atau salah dua dari lembaga pemerintah.

Mengapa? Karena dengan cara itulah pemerintah membuktikan kepada publik bahwa proses berpemerintahan tetap berlangsung sebagaimana mestinya, meskipun para pihak yang mempersoalkan pemilu justru mempersoalkan tindak-tanduk pemerintah itu sendiri.

Bagi para pihak yang kurang beruntung dalam berkontestasi tempo hari juga demikian. Jika toh nantinya kurang bisa mencapai target dari upaya-upaya perlawanan pascakontestasi yang telah dilakukan, maka harus juga rela dan dewasa menerima hasilnya.

Segala upaya yang sah toh telah dicoba. Jika menurut rakyat upaya tersebut layak diberi apresiasi, maka pelihara sebaik-baiknya apresiasi rakyat tersebut sampai lima tahun mendatang.

Sebagaimana kata-kata bijak menyarankan, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Tinggal tunggu giliran saja.

Jika memang waktu untuk Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan telah ditetapkan, maka waktu tersebut akan datang juga.

Tinggal dipersiapkan segala sesuatunya sampai waktu itu datang. Kematangan yang berpadu dengan waktu yang tepat; saya percaya, akan menghasilkan hal-hal yang besar.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com