Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": 22 Persen Responden Nilai Kenaikan Harga Beras Terkait Faktor Politik

Kompas.com - 05/03/2024, 10:48 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas periode 26-28 Februari 2024 mencatat adanya 22 persen responden yang menilai ada keterkaitan antara naiknya harga beras dengan faktor politik.

Dilansir pemberitaan Kompas.id, Selasa (5/3/2024), survei tersebut mendalami persepsi masyarakat terhadap kenaikan harga beras pasar Januari-Februari 2024.

Hasilnya, hampir semua responden menilai kenaikan harga beras disebabkan oleh faktor alam, terutama iklim yang menyebabkan kondisi panen beras menjadi terganggu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 64,2 Persen Responden Anggap Petani Beras Indonesia Masih Miskin

Persepsi ini mengikuti penjelasan yang diberikan pemerintah.

Lalu, ada 22 persen publik mengaitkan kenaikan harga beras dengan faktor politik, yakni adanya bantuan sosial (bansos) pemerintah, partai politik (parpol), dan calon anggota legislatif (caleg) selama masa pemilu dinilai turut mempengaruhi berkurangnya stok beras oleh pihak pihak tersebut.

Kemudian, ada 10,9 persen responden menganggap adanya permainan harga beras dari pihak kedua atau tengkulak.

Selain itu, sebanyak 10,6 responden menganggap ada pedagang yang sengaja menimbun pasokan beras.

Lebih lanjut, survei juga mencatat pendapat 26,5 persen responden yang menganggap faktor alam atau iklim yang tidak menentu sebagai masalah utama petani beras.

Lalu, 24 persen responden menilai para petani masih kurang memiliki modal sehingga kurang dapat mengoptimalkan lahan yang digarap.

Baca juga: Pemprov DKI Libatkan Satgas Pangan Buat Pantau Stok dan Harga Beras Jelang Ramadhan 2024

Di sisi lain, survei yang sama juga mencatat ada 64,2 persen responden menyatakan sebagian besar petani beras masih tergolong miskin.

Kemudian, sebanyak 32,9 persen responden menilai sebagian besar petani beras sudah hidup berkecukupan.


Lalu 1,8 persen responden menyebutkan para petani beras sebagian besar sudah bidup sejahtera. Ada pula 1,1 persen responden menjawab tidak tahu.

Adapun survei Litbang Kompas digelar pada 26-28 Februari 2024 terhadap 512 responden dari 38 provinsi yang diwawancarai melalui telepon.

Baca juga: Petani Menjerit karena Tengkulak, Terjepit karena Lahan Menyempit

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk setiap provinsi.

Tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan margin of error penelitian plus minus 4,33 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pengambilan sampel dimungkinkan terjadi. Pengumpulan pendapat sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com