Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anomali Kenaikan Suara PSI: Dugaan Operasi Loloskan ke Senayan, KPU Enggan Komentar

Kompas.com - 04/03/2024, 08:25 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Melonjaknya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengundang kecurigaan sejumlah pihak.

Diketahui, PSI menjadi sorotan karena kenaikan suaranya berdasarkan hitung manual (real count) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dinilai tak wajar dalam beberapa hari terakhir.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan, suara suatu partai politik mustahil naik secara tajam secara langsung.

Dia bahkan menyindir kenaikan seperti itu tidak ubahnya semacam sulap.

Baca juga: Sirekap Pileg Data 65,84 Persen: PSI Kantongi 3,13 Persen Suara

Ujang mengatakan, beberapa politisi mulai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) hingga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menyadari ketidakwajaran kenaikan suara PSI.

“Karena sesama politisi paham, tidak mungkin langsung simsalabim suara itu, tidak mungkin langsung melonjak,” kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Minggu (3/3/2024).

Menurut Ujang, di antara kecurigaan mereka adalah dugaan operasi untuk meloloskan PSI ke parlemen dengan cara menaikkan perolehan suaranya hingga tembus empat persen. Caranya dengan mengalihkan suara partai politik tertentu kepada PSI.

Ujang menyebut, jika memang operasi tersebut benar adanya maka kedaulatan masyarakat dalam sistem demokrasi terancam.

“Kedaulatan rakyat, suara rakyat bisa diakali, bisa dimanipulasi, bisa dimainkan, ini bahaya,” ujar Ujang.

Baca juga: Bawaslu Telusuri Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Cilegon

Romi PPP ungkap modus menangkan PSI

Terpisah, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi mengaku mendapatkan informasi terdapat dua modus untuk meloloskan PSI ke parlemen.

Adapun PSI diketahui dipimpin oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep.

“(Modus pertama) memindahkan suara partai yang jauh lebih kecil yang jauh dari lolos PT (parliamentary threshold) kepada coblos gambar partai tersebut dan/atau memindahkan suara tidak sah menjadi coblos gambar partai tersebut,” kata Gus Romi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/3/2024).

Romi mengaku bahwa pihaknya telah mendengar terdapat operasi untuk memenangkan PSI yang digerakkan aparat.

Baca juga: Suara PSI Naik Pesat, Pengamat: Tak Mungkin Simsalabim Langsung Melonjak

Mereka menargetkan penyelenggara pemilu di tingkat daerah agar PSI meraup 50.000 suara di setiap kabupaten/kota di pulau Jawa dan 20.000 suara di setiap kabupaten/kota di luar Jawa.

Adapun operasi itu dilakukan dengan membiayai organisasi masyarakat (ormas) kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin menteri.

Halaman:


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com