Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembelaan Demokrat soal Perubahan Sikap AHY Terkait IKN Setelah Jadi Menteri

Kompas.com - 01/03/2024, 07:37 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menunjukkan perubahan sikap usai dirinya ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

AHY yang selama sembilan tahun terakhir memposisikan Demokrat sebagai oposisi pemerintah, kini memuji-muji hasil kerja Jokowi.

Hal tersebut nampak ketika AHY berkunjung ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) pada Rabu (28/2/2024) kemarin.

AHY memuji pembangunan IKN yang sedang dikebut oleh pemerintahan Jokowi supaya bisa mulai ditempati di tahun 2024 ini.

Baca juga: Momen Jokowi dan Para Menteri Menginap di IKN, Ada AHY Ikut Bergabung

Padahal, sejak dulu AHY selalu menjadi sosok yang mengkritik pembangunan IKN. Praktis, puja puji yang AHY berikan terhadap program pemerintah berbanding terbalik dengan sikapnya dulu.

Meski begitu, Partai Demokrat pasang badan terkait AHY yang kini mengalami perubahan sikap usai duduk di kursi menteri.

AHY kritik IKN

Pada Juli 2023 lalu, AHY pernah mengkritik pembangunan IKN, tepatnya sebelum menjabat sebagai Menteri ATR/BPN.

AHY mempertanyakan sikap pemerintah soal pembangunan IKN. Dia menganggap bahwa pemerintah terlalu terburu-buru jika mengejar pembangunan IKN harus selesai sebelum tahun 2024 berakhir.

“Semangatnya kita enggak ada masalah. Tapi begitu, harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi, apa yang dikejar?” ujar AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta pada 14 Juli 2023.

Baca juga: AHY Bilang Cuaca IKN Menyenangkan

Oleh karenanya, AHY mengaku telah menitipkan pada kader Demokrat yang berada di DPR RI untuk terus memberikan catatan kritis terkait pembangunan ibu kota baru tersebut.

Menurut dia, pemerintah tak memiliki urgensi untuk menargetkan agar pembangunan IKN cepat selesai.

“Jadi, legacy itu tidak harus (sekarang). Kecuali, memang tabiatnya adalah menihilkan legacy pemimpin sebelumnya,” kata AHY.

“Ada ketakutan, ada kekhawatiran nanti kalau bukan saya, bukan kita, nanti diklaim oleh yang lainnya,” ujarnya lagi.

Terakhir, AHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu. Jangan sampai, kesejahteraan rakyat dikorbankan demi berbagai proyek pembangunan.

“Ini adalah masalah rakyat, masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita,” katanya.

Baca juga: AHY Sebut Pembebasan Lahan Proyek IKN Tersisa 20 Persen

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com