JAKARTA, KOMPAS.com - Sempat berseteru karena upaya pengambilalihan Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko kini berada dalam satu perahu.
AHY pada pekan lalu dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN).
AHY pun kini ada dalam kabinet Presiden Joko Widodo, bersama Moeldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
AHY dan Moeldoko pun bertemu dalam sidang kabinet membahas persiapan Ramadhan 2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Baca juga: Momen AHY dan Moeldoko Bersalaman Saat Ikuti Sidang Kabinet Jokowi
Momen langka ini akhirnya terjadi setelah hampir tiga tahun keduanya berseteru karena kasus pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.
Catatan Kompas.com, AHY dan Moeldoko belum pernah bertatap muka di hadapan publik sejak mengemukanya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD), Maret 2021.
Berikut lini masa konflik antara AHY dan Moeldoko hingga keduanya berjabat tangan di Istana.
1. AHY ungkap ada gerakan kudeta di internal Demokrat
Awal Februari 2021, terkuak kabar adanya gerakan yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Hal tersebut disampaikan AHY pada Senin (1/2/2021).
Ia menyebut ada mantan kader dan kader Partai Demokrat yang terlibat dalam upaya mengambil alih posisi Ketua Umum Partai Demokrat secara paksa.
Gerakan itu disebut bertujuan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024 mendatang.
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," ujar AHY.
2. Sebut Moeldoko ingin ambil alih Demokrat
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjawab teka-teki siapa sosok yang disebut dalam konferensi pers AHY.
Herzaky mengungkap, nama yang dimaksud ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Senin malam.
Baca juga: Tiga Poin Jawaban Moeldoko atas Tuduhan Pengambilalihan Partai Demokrat
3. AHY tegaskan kepemimpinannya sah
Menanggapi gerakan tersebut, AHY mengatakan bahwa Partai Demokrat yang sah adalah di bawah kepemimpinan dirinya.
Hal tersebut, kata dia, sudah sesuai dengan hasil Kongres V Partai Demokrat 2020 yang sah dan telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah.
Ia mengapresiasi seluruh pimpinan, pengurus, dan para kader yang telah memberikan pernyataan terbuka terkait kesetiaan terhadap kepemimpinan AHY.
"Serta kesiapan dan keberanian untuk melawan para pelaku GPK-PD dalam bentuk video, foto, pernyataan pers dan bentuk lainnya," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2/2021).
4. AHY minta kader jangan jadi pengkhianat
Dalam keterangan itu pula, AHY mengajak semua kader partainya untuk tidak menjadi pengkhianat.
"Saya mengajak semua: Jangan nodai partai yang kita cintai ini dengan para pengkhianat. Dalam bentuk apa pun, pengkhianat tidak bisa diterima kehadirannya di tengah organisasi mana pun," kata Agus dalam keterangan tertulis.
Ia mengingatkan kepada seluruh kader, apabila seseorang menjadi pengkhianat, akan sulit bagi orang tersebut untuk mengembalikan kepercayaan seumur hidupnya.