Muncul Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan di Demokrat, Pengamat Ragukan Keterpilihan AHY lewat Aklamasi

Kompas.com - 05/02/2021, 00:29 WIB
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan usai memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj. ANTARAFOTO/MUHAMMAD ADIMAJAKetua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjalan usai memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta, Senin (1/2/2021). AHY menyampaikan adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, di mana gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik Muhammad Qodari meragukan keterpilihan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat lewat proses aklamasi.

Pasalnya, belum setahun menjabat, sudah muncul gerakan yang hendak mengambil alih kekuasaan AHY.

Menurut Qodari, jika ketua umum terpilih lewat aklamasi, seharusnya tak akan ada gerakan yang hendak menjatuhkan AHY karena seluruh internal partai solid mendukung putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Baca juga: Politisi Demokrat Sayangkan Sikap Jokowi yang Tak Tanggapi Surat AHY

"Ini cukup mengejutkan karena kongresnya baru selesai, ketua umum baru terpilih, apalagi dengan cara aklamasi," kata Qodari sebagaimana dikutip Tribunnews.com, Kamis (4/2/2021).

Qodari lantas mempertanyakan proses aklamasi yang terjadi pada Kongres Demokrat saat AHY terpilih sebagai ketua umum. Menurut dia, aklamasi saat itu bukanlah aklamasi sejati.

Aklamasi yang sejati, lanjut Qodari, terjadi ketika ada satu tokoh yang dianggap sangat kuat, sangat legitimate, sangat tepat untuk menjadi ketua umum, dan diterima oleh semuanya.

"Artinya, aklamasi partai Demokrat pada tahun lalu itu, Maret 2020 itu, sebetulnya bukan aklamasi yang sejati," ucap Qodari.

"Jadi kalau belum setahun sudah ada gerakan politik, itu menandakan bahwa kekuasaan di Demokrat saat ini tidak bulat," tutur Qodari.

Baca juga: Istana Tak Akan Jawab Surat AHY soal Isu Kudeta di Partai Demokrat

Diketahui, AHY mengungkapkan, ada sejumlah orang yang hendak melengserkannya dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.

Ia menyebut salah satu pejabat di lingkungan Istana Kepresidenan terlibat gerakan tersebut, yakni Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Selain itu, sejumlah politisi dan eks politisi Demokrat lainnya juga disebut terlibat dalam upaya pelengseran AHY. Mereka yang dituding terlibat ialah Marzuki Alie, Jhoni Allen Marbun, Darmizal, dan Muhammad Nazarudin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X