Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pertemuan Jokowi-Surya Paloh, Hasto PDI-P: Perkuat Kecurigaan Ada Persoalan Terkait Pemilu

Kompas.com - 19/02/2024, 17:36 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh semakin menunjukkan adanya kecurangan dalam proses pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Pasalnya, Hasto mengatakan, saat ini proses Pemilu 2024 belum selesai. Lalu, proses penghitungan suara juga masih berlangsung.

"Ya ini sekali lagi proses kami kan sedang mengawal, ini pemilu belum selesai sehingga upaya-upaya konsolidasi yang justru dilakukan ketika pemilu belum selesai, ini memperkuat kecurigaan bahwa ada persoalan terkait dengan pemilu itu," kata Hasto ditemui di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024).

Hasto lantas heran mengapa pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh yang disebutnya sebagai konsolidasi tersebut, justru dilakukan di tengah klaim kemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 sudah diungkapkan.

Baca juga: Hasto Duga Jokowi Punya Rasa Tak Enak ke Mega, Sampai Minta Dipertemukan lewat Sri Sultan

Padahal, menurut Hasto, jika sudah meyakini dukungan rakyat yang membawa kemenangan, pertemuan semacam itu tidak perlu dilakukan.

"Kalau sudah aman, aman yakin dukungan rakyat seperti itu, ngapain harus dilakukan suatu langkah-langkah seperti itu," ujarnya.

Oleh sebab itu, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini mengatakan bahwa pihaknya memilih jalan berbeda, yakni tidak terfokus pada menanggapi pertemuan Surya Paloh dan Jokowi.

Sebaliknya, Hasto mengatakan, TPN maupun PDI-P fokus mengawal seluruh proses Pemilu 2024 yang belakangan ada indikasi kecurangan.

Dia juga menegaskan bahwa PDI-P belum mengambil sikap terkait pemerintahan ke depannya.

"Sikap politik terkait dengan posisi PDI Perjuangan saat ini, bersama PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Perindo, Hanura, adalah mengawal seluruh proses demokrasi yang harus diselamatkan karena terjadi kecurangan masif dan ini disuarakan oleh banyak pihak," kata Hasto.

Baca juga: Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati, PDI-P: Pemilu Harus Diselamatkan Terlebih Dulu

Diberitakan sebelumnya, Surya Paloh bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Minggu, 18 Januari 2024, malam.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim mengungkapkan, keduanya makan malam bersama atas undangan Jokowi.

Taslim juga menampik pernyataan Koordinator Staf Presiden Ari Dwipayana yang menyatakan pertemuan itu merupakan permintaan Surya Paloh

“Hal ini sekaligus meluruskan informasi bahwa Surya Paloh meminta waktu bertemu dengan Presiden Jokowi,” kata Hermawi dalam keterangannya, Senin.

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Paloh Dinilai Tanda Nasdem Lempar Handuk, Akan Berkongsi ke Prabowo-Gibran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com