Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem-PKB Diprediksi Gabung Prabowo-Gibran, PDI-P dan PKS Oposisi

Kompas.com - 19/02/2024, 12:17 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga memprediksi PDI-P dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjadi partai oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Adapun PDI-P merupakan partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sedangkan Nasdem mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"PDI-P dan PKS berpeluang besar menjadi partai oposisi. Dua partai ini sudah biasa menjadi partai oposisi," ujar Jamiluddin saat dimintai konfirmasi, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Surya Paloh Dipanggil Jokowi, PKB: Tidak Ada Koordinasi dengan Koalisi AMIN

Jamiluddin menjelaskan, PDI-P dan PKS merupakan partai ideologis yang tidak mudah goyah karena iming-iming jabatan.

Dia menilai politik pragmatisme jauh dari dua partai tersebut.

Namun, Jamiluddin memandang PDI-P dan PKS akan sulit bersatu sebagai oposisi.

"Sebab, dua partai ini punya ideologis yang berbeda untuk diperjuangkan. Keduanya memang ibarat minyak dan air," tuturnya.

Jamiluddin menduga, kalaupun PDI-P dan PKS menjadi oposisi, maka yang diperjuangkan akan berbeda.

Baca juga: Diprediksi Bakal Lompat ke Kubu Prabowo, PKB: Tak Ada Pembicaraan, Pemilu Belum Berakhir

Dia menyebutkan, PDI-P dan PKS hanya akan bersatu sebatas pada isu-isu tertentu.

"Bersatunya dua partai ini sebatas pada kepentingan yang sama, dan selebihnya mereka akan berjalan masing-masing," kata Jamiluddin.

Maka dari itu, kata dia, oposisi mendatang berpeluang tidak solid.

Jamiluddin mengatakan oposisi akan tenggelam atas dominasi partai pemerintah.

"Kalau hal itu terjadi, maka demokrasi di Indonesia berpeluang semakin melemah. Hal ini tentu menjadi petaka bagi Indonesia," jelasnya.

Baca juga: PKB Nilai Rencana Gibran Sowan ke Kubu 1 dan 3 Sah Sebagai Elite Politik

Sementara itu, Nasdem dan PKB selaku pengusung Anies-Muhaimin diprediksi masuk ke pemerintahan.

Jamiluddin menyebut Nasdem dan PKB sebagai partai yang mencari pihak mana yang menguntungkan mereka.

"Dua partai itu (Nasdem dan PKB) berpeluang masuk pemerintah. Sebab dua partai ini cenderung pragmatis. Mereka akan ikut ke mana saja selama itu menguntungkan," imbuh Jamiluddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com