Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akan Diakses 1,6 Juta Petugas KPPS pada 14 Februari, Sirekap Terus Diuji KPU

Kompas.com - 13/02/2024, 07:28 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berharap performa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) akan maksimal pada hari pemungutan suara besok, Rabu (14/2/2024).

Akan ada lebih dari 1,6 juta pengakses Sirekap pada hari pencoblosan.

Masing-masing dari total 820.161 TPS di dalam negeri memiliki dua orang petugas Kelompok Penyelengggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas menjadi administrator Sirekap dan memasukkan data hasil penghitungan suara.

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, mengakui bahwa sampai saat ini performa Sirekap masih terus diuji dan dilakukan simulasi.

Baca juga: KPU Sarankan Pemilih Cek Surat Suara di Depan KPPS Sebelum Masuk Bilik

"Tentu harus diuji, maksudnya diuji beban. Ini harus terus-menerus dilakukan, karena untuk yang nge-hit 1,6 juta (akses dalam waktu yang relatif sama) kan belum pernah," ujar dia kepada Kompas.com, Senin (12/2/2024).

Nantinya, publik dapat mengakses hasil input data dari semua TPS yang diunggah petugas KPPS ke Sirekap lewat situs resmi infopemilu.kpu.go.id atau pemilu2024.kpu.go.id.

Publik dapat melihat dan mengunduh dokumen yang diunggah petugas KPPS di Sirekap, termasuk foto formulir C-Hasil plano dan data numerik yang telah diolah Sirekap dari hasil foto tersebut ke dalam bentuk tabel.

Baca juga: KPU Diharap Atur Strategi dari Potensi Serangan Siber saat Pencoblosan

Ia mengeklaim, sejauh ini tidak ada masalah berarti dari segi data dan informasi serta pengembangan situs Sirekap, selain kendala sinyal dan literasi petugas KPPS untuk mengakses Sirekap.

Meskipun demikian, sejumlah petugas KPPS dilaporkan mengalami kendala dalam akses Sirekap. Hal tersebut menjadi perbincangan di media sosial.

Sebagian petugas KPPS mengalami kendala untuk login ke dalam sistem.

Sebagian lainnya melaporkan pengenalan tanda dan karakter yang keliru oleh Sirekap, menyebabkan angka yang tertera pada formulir C-Hasil plano berbeda dengan yang diterjemahkan oleh Sirekap.

Sebagian petugas KPPS menyebutkan, mereka tidak dapat merevisi angka yang telah diterjemahkan Sirekap dari foto formulir C-Hasil plano.

Baca juga: KPU Diminta Lindungi Sirekap Cegah Potensi Manipulasi Rekapitulasi

Menanggapi itu, Betty tak menampik bahwa penguatan dan perbaikan sistem terus dilakukan.

Namun, di atas semua itu, Sirekap bukanlah alat utama penghitungan suara yang sah, melainkan sekadar alat bantu.

Untuk menghindari kekeliruan penerjemahan angka, lanjut dia, KPU RI memastikan bahwa foto formulir C-Hasil plano dapat diakses publik sebagai data pembanding di dalam Sirekap.

Ia juga menegaskan, hasil input data oleh petugas KPPS akan dikunci sebelum disimpan menjadi dokumen pdf.

"Selain foto juga ada salinan PDF rekapitulasi perolehan suara. Nah, nanti ada yang sesuai dan tidak sesuai nanti akan tergambar disitu," tegas Betty.

Selebihnya, hasil penghitungan suara yang sah tetap dilakukan secara manual melalui rekapitulasi berjenjang dari tingkat terkecil hingga tingkat pusat, di mana rekapitulasi di setiap tingkat akan disahkan melalui berita acara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com