KPU Diharap Atur Strategi dari Potensi Serangan Siber Saat Pencoblosan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar keamanan siber Pratama Dahlian Persadha berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan antisipasi dari potensi serangan siber pada hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Beberapa antisipasi yang bisa dipersiapkan adalah memberikan pelatihan kepada anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak hanya tentang penggunaan sistem. Namun, juga bagaimana mengamankan diri dari serangan siber karena sering kali mereka dijadikan pintu masuk peretas ke dalam sistem," kata Pratama saat dihubungi pada Senin (12/2/2024).

Selain itu, Pratama berharap KPU menyiapkan sistem informasi cadangan jika sistem utama mengalami kendala.

"Supaya layanan bisa segera dipulihkan dengan sistem cadangan yang ada," ujar Pratama.

Baca juga: 3 Pulau Terluar di Sumenep Susah Sinyal, Sirekap KPU Berpotensi Tak Berfungsi

Pratama juga mengingatkan supaya KPU memastikan sistem pemantauan keamanan yang dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan atau ancaman serangan siber bekerja dengan baik.

Dia berharap KPU selalu melalukan pemutakhiran aplikasi buat menutup celah keamanan yang sudah diketahui, dengan menggunakan pendekatan keamanan berlapis (multi-layered security) menggunakan berbagai metode.

"Dengan menggabungkan berbagai teknologi dan metode keamanan, menerapkan BCM (Bussiness Continuity Management) dan selalu simulasikan prosedur dalam BCM secara berulang-ulang yang bertujuan supaya dikemudian hari tidak terjadi downtime (gangguan) yang membutuhkan waktu penyelesaian sampai berhari-hari," papar Pratama.

Baca juga: KPU Diimbau Pastikan Keamanan Server sampai Sirekap Jelang Pencoblosan

KPU juga diminta memastikan perangkat lunak dan sistem operasi diperbarui dengan tembel (patch) keamanan terbaru dan menggunakan enkripsi untuk melindungi data pemilih dan hasil pemilihan.

"Menjaga cadangan data yang aman dan dapat dipulihkan dengan cepat jika diperlukan," ucap Pratama.

Pratama juga berharap KPU mempererat koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polri supaya potensi serangan siber bisa cepat dicegah dan ditanggulangi.

"Dan yang tidak kalah penting adalah secara berkala dan terus menerus melakukan assesment terhadap kerawanan serta celah keamanan siber dari sistem yang dimiliki," papar Pratama.

Baca juga: Sirekap Jadi Tantangan KPU, Perludem Sebut Petugas KPPS di Daerah yang Internetnya Baik Bahkan Belum Bimtek

Masa kampanye Pemilu dan Pilpres 2024 sudah berakhir pada 10 Februari 2024.

Saat ini tahapan Pemilu dan Pilpres memasuki masa tenang yang diberlakukan pada 11 sampai 13 Februari 2024.

Proses pemungutan suara dilanjutkan dengan penghitungan akan digelar pada 14 Februari 2024.