Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tutup Kampanye Terakhir, Ganjar Minta Maaf dan Harap Tak Ada yang "Baper"

Kompas.com - 10/02/2024, 19:28 WIB
Fika Nurul Ulya,
Teuku Muhammad Valdy Arief

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com- Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, meminta maaf kepada seluruh pihak termasuk para pendukungnya pada hari terakhir masa kampanye Pilpres 2024.

"Ganjar-Mahfud minta maaf jika selama proses ini berjalan ada yang sakit hati, ada yang tidak berkenan, sungguh-sungguh kami minta maaf," kata Ganjar saat berorasi di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Baca juga: Ganjar Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi meski Tak Mendampingi Selama 75 Hari Kampanye

Ganjar berharap, tidak ada yang tersinggung atau terbawa perasaan (baper) atas semua pernyataan selama masa kampanye.

Dia pun berharap cara damai yang mereka lakukan saat berkampanye dapat diwujudkan.

Begitu pula janjinya untu memperhatikan segala aspirasi yang didapat dari para warga.

"Mudah-mudahan kita semua tidak baperan, dan mudah-mudahan apa yang jadi catatan anak-anak bangsa akan kita perhatikan baik-baik," ucapnya.

Baca juga: Ganjar Kampanye Terakhir di Jateng, TPN: Untuk Ingatkan Jalan Demokrasi Jokowi

Ganjar mengungkapkan, aspirasi itu harus didengar mengingat ia punya perasaan dan pendirian.

Utamanya, kata Ganjar, jika aspirasi itu bertujuan untuk membuat Indonesia lebih maju.

"Kita punya pikiran untuk membawa Indonesia yang lebih maju seperti apa, yang pernah dicita-citakan proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Saya selalu rindu Jawa Tengah. Saya selalu rindu ujung-ujung Indonesia, karena kami sangat cinta Indonesia," jelas Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com