Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Dukung Siapa?

Kompas.com - 06/02/2024, 00:30 WIB
Tari Oktaviani,
Nibras Nada Nailufar

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menjelang pemilihan legislatif 14 Februari 2024 nanti, sebagian masyarakat masih kurang mengetahui peta politik partai dan calon presiden yang didukungnya.

Banyak yang mungkin masih bertanya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dukung siapa sebagai capres?

PPP mendukung Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. 

Dukungan ini secara jelas disampaikan setelah musyawarah yang digelar PPP pada 23-25 April 2023.

"PPP memutuskan Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden RI pada Pilpres 2024," ujar Plt Ketum PPP, Muhammad Mardiono dalam deklarasi di Sleman, Yogyakarta, 26 April 2023 sebagaimana ditulis Kompas.com dalam artikel berjudul "PPP Resmi Dukung Ganjar Pranowo Jadi Capres 2024".

Partainya, kata Mardiono, ingin meneruskan perjuangan bangsa melalui Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024. 

"Penetapan pilihan dukungan PPP pada bakal calon presiden didasarkan beberapa alasan. Pertama, PPP ingin melanjutkan dukungan politik terhadap Ganjar Pranowo dalam pencalonan presiden untuk melanjutkan estafet kepemimpinan periode 2024 dan 2029," ujar Mardiono.

Meski begitu, ada beberapa kader PPP yang turut mendukung Capres Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Pendukung Prabowo dari PPP ini menamakan dirinya "Pejuang PPP".

“Kami dari Pejuang PPP insyaAllah akan memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran,” kata Eks Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Witjaksono seperti dalam artikel Kompas.com berjudul "Sejumlah Kader PPP Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran, Siap Terima Sanksi".

Baca juga: PDI-P Dukung Siapa?

Lantaran sikap yang berbeda tersebut akhirnya membuat sejumlah orang yang membelot dipecat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.

"Salah satu oknum yang kebetulan dia sebagai Wakil Ketua Majelis pertimbangan itu sudah diambil langkah disiplin organisasi, yakni dengan melakukan pemberhentian dari struktur majelis pertimbangan dan sekaligus dicabut keanggotaannya," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

Dengan demikian Pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar-Mahfud didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PDI Perjuangan (PDI-P), Partai Perindo dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com