KPK Duga Gubernur Maluku Utara Terima Aliran Dana Terkait Izin Tambang

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba menerima aliran dana dalam pengurusan izin tambang di Maluku Utara.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah mendalami materi ini kepada dua bos perusahaan tambang di Maluku Utara.

Mereka adalah Direktur Utama perusahaan tambang emas PT Nusa Halmahera Mineral Romo Nitiyudo Wachjo dan Direktur Utama perusahaan tambang nikel Halmahera Sukses Mineral Ade Wirawan Lohisto.

Baca juga: Gubernur Maluku Utara yang Terjaring OTT KPK Dapat Kiriman Makanan di Hari Natal

Keduanya diperiksa sebagai saksi dugaan suap yang menjerat Abdul Gani pada Senin (29/1/2024) di Gedung Merah Putih KPK.

“Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengurusan izin pertambangan yang ada di wilayah Maluku Utara,” ujar Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (31/1/2024).

“(Didalami juga) dugaan adanya aliran uang untuk tersangka Abdul gani dalam pengurusan dimaksud,” lanjut Ali. 

Sedianya, KPK juga memeriksa tiga bos perusahaan tambang lainnya. Mereka adalah Direktur Utama PT Trimegah Bangun persada Roy Arman Arfandy.

Kemudian, Direktur Utama PT Adidaya Tangguh, Eddy Sanusi dan Direktur PT Smart Marsindo, Shanty Alda Nathalia.

Menurut Ali, Roy memberikan konfirmasi atas ketidakhadirannya dan meminta untuk dijadwalkan ulang.

Sementara, Eddy dan Alda tidak memberikan konfirmasi alias mangkir dari panggilan penyidik.

“Kami ingatkan untuk kooperatif hadir pada pemanggilan berikutnya,” kata Ali mengingatkan.

Baca juga: KPK Tangkap Kontraktor Tersangka Penyuap Gubernur Maluku Utara

Sementara itu, saat keluar dari Gedung KPK, Nitiyudo mengaku dirinya tidak melakukan komunikasi dengan Abdul Gani.

Ia mengeklaim tidak membutuhkan dan tidak berurusan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“Kalau kita enggak, enggak ada urusan, kalau kita kan gak butuh pemprov,” ujarnya.

Pengusaha ini juga mengaku perusahaannya mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) selama 23 tahun.