Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Gue Berhasil tapi yang Dongkol Banyak, Makanya Kalah Terus

Kompas.com - 31/01/2024, 19:26 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menduga, selama ini dirinya gagal terus menjadi presiden karena banyak yang dongkol kepadanya.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara “Trimegah Political and Economic Outlook 2024” di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2024).

Mulanya, Prabowo mengungkapkan bahwa doktrin tentara dituntut berhasil dalam bertugas.

“Tentara itu ‘mission, mission, mission’. Jadi aku sudah kena ‘brainwash’ kan. Tugas, tugas, tugas,” kata Prabowo.

“Enggak peduli ini siapa, gue injak siapa, (pokoknya) “berhasil”. Iya, gue berhasil tapi yang dongkol banyak. Makanya gue kalah kalah terus jadi presiden,” ujar mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad itu.

Baca juga: Prabowo: I Am Excited, Inginnya Cepat-cepat Tanggal 14 Februari

Prabowo juga menyentil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang hadir dalam kesempatan itu.

Erick Thohir, yang dulunya berseberangan, kini mendukung dirinya.

“Untung dia sudah sama gue sekarang, mungkin baru sekarang aku dinilai pantas jadi presiden, siapa tahu,” kata Prabowo.

Prabowo kini sudah terhitung empat kali maju dalam pemilihan presiden. 

Baca juga: Jokowi Kerap Temui Kubu Prabowo, Anies Singgung Orde Baru

Prabowo pertama kali maju di Pilpres 2009 sebagai cawapres berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri, namun kalah dengan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Lalu, pada 2014, Prabowo menjadi capres berpasangan dengan Hatta Rajasa. 

Selanjutnya pada 2019, Prabowo kembali mencalonkan diri, dan kali ini menggandeng Sandiaga Uno. 

Dua kali kalah melawan Jokowi, kini Prabowo menggandeng putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com