Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faisal Basri Kecam Boy Thohir soal 30 Persen Ekonomi Dukung Paslon 2: Sombong, Harus Dilawan

Kompas.com - 30/01/2024, 22:22 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Faisal Basri mengkritik pengusaha Boy Thohir yang menyatakan bahwa sekitar 30 persen pengusaha di Indonesia mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Faisal menilai Boy Thohir pongah dan sombong. Hal ini dikatakan Faisal dalam acara peluncuran skor Indeks Persepsi Korupsi 2023 Indonesia di JW Marriot, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2024).

"Kesombongan Boy Thohir itu harus dilawan dan diingatkan dan harus dimiskinkan kalau dia kalah. Dengan beradab, bukan dengan balas dendam," kata Faisal dalam acara tersebut.

"Dengan keadaban, dengan aturan main yang memang menyebabkan pongahnya Boy Thohir dan kawan-kawan, yang mengeklaim 30 persen kekuatan ekonomi nasional akan memenangkan pasangan tertentu," imbuhnya.

Baca juga: Profil Boy Thohir, Konglomerat yang Klaim Sepertiga Penyumbang Ekonomi Indonesia Siap Menangkan Prabowo-Gibran

Faisal juga menyinggung Boy Thohir yang menikmati keuntungan dari ekspor batu bara sejak tahun 2012, karena melonjaknya harga komoditas unggulan tersebut.

Ia menyebutkan, pendapatan Boy Thohir dari sektor batu bara mencapai Rp 1.000 triliun.

Namun, negara tidak mendapat sepeser pun pajak dari ekspor tersebut.

Padahal, negara lain seperti Amerika Serikat menerapkan pajak wind fall profit dari komoditas unggulan.

"Negara 1 sen pun tidak ambil dari wind fall profit itu sebagaimana Australia, Amerika Serikat, seluruh negara Uni Eropa dan beberapa negara berkembang seperti Mongolia menerapkan wind fall tax. Indonesia? Zero. Karena ancang-ancang untuk modal pemilu ini, sehingga dia bisa pongah seperti tadi," ucap Faisal.

Baca juga: Tanggapi Boy Thohir Soal Sepertiga Perekonomian Dukung Prabowo-Gibran, Cak Imin: Kita Tidak Takut

Menurut Faisal, hal ini jadi konflik kepentingan yang membuat indeks persepsi korupsi di Indonesia stagnan dan menurun.

Diketahui, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada pada skor 34 atau stagnan pada tahun 2023.

Skor tersebut membuat peringkat Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara di tahun 2023. Sedangkan di tahun 2022, peringkat Indonesia berada di angka 110 dari 180 negara.

Baca juga: Tanggapi Boy Thohir, TPN Ganjar: Kami Yakin Rakyat Sumber Kekuatan Sejati, Bukan Oligarki

Sebelumnya diberitakan, Boy Thohir menyebutkan, sebanyak sepertiga penyumbang perekonomian di Indonesia siap membantu memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sekali putaran.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara pertemuan Prabowo dan Relawan Erick Thohir alumni Amerika Serikat (ETAS) for 02 di XXI Plaza Senayan, Jakarta, Senin (22/1/2024).

"Walaupun kami jumlahnya sedikit, tetapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini. Jadi kalau mereka-mereka mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini," kata Boy dalam sambutannya.

Adapun acara itu dihadiri sejumlah relawan ETAS yang mayoritasnya berprofesi pengusaha. Terlihat ada Menteri BUMN Erick Thohir, eks Menteri Perdagangan, M Lutfi; pengusaha, Ariani Saraswati Subianto, serta sejumlah pengusaha lulusan Amerika Serikat lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com