Masyarakat Sipil Diharap Tetap Kritis dan Tak Terkecoh Pencitraan Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat sipil dari berbagai kalangan diharapkan turut serta aktif mengawasi pemerintahan dan melakukan kritik terhadap siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto, dalam kegiatan diskusi bertajuk "Cawe-cawe Presiden dan Senjakala Demokrasi: Outlook LP3ES 2024), yang dilakukan secara daring pada Minggu (28/1/2024).

Menurut Wijayanto, masyarakat harus belajar dari peristiwa Reformasi 1998. Dia mengatakan, setelah Presiden Soeharto memutuskan berhenti kemudian masyarakat berpikir demokrasi akan kembali ke jalur yang tepat dan mengendurkan pengawasan dan kritik.

Baca juga: LP3ES Prediksi Demokrasi Indonesia Bisa Semakin Memburuk

Sikap masyarakat, kata Wijayanto, terulang ketika muncul Joko Widodo (Jokowi) dengan pencitraan yang marak dan terpilih dalam Pilpres 2014.

"Kita juga kembali melakukan kesalahan yang sama sebenarnya tahun 2014. Kita masih ingat betul waktu itu dengan slogan 'Jokowi adalah kita' banyak dari kita yang berharap bahwa kemenangan orang biasa, kemenangan demokrasi tapi ternyata kita juga terkecoh," kata Wijayanto.

Baca juga: Ganjar Sebut Kualitas Demokrasi Turun jika Presiden Ikut Berkampanye

Wijayanto mengatakan, sikap politik yang sebaiknya dilakukan masyarakat adalah memastikan akuntabilitas proses dan program pemerintahan terhadap siapun presiden dan wakil presiden terpilih.

"Pelajaran dari masa ke masa, satu hal yang bisa kita pelajari bahwa adalah kita perlu memastikan bahwa siapapun pemenangnya, nantinya masyarakat sipil perlu mengkonsolidasikan diri," ujar Wijayanto.

Menurut Wijayanto, kritik dan pengawasan dari masyarakat sangat penting buat menandingi upaya kelompok oligarki menunggangi pemerintahan buat memuluskan kepentingan mereka dalam menguasai perekonomian.

Baca juga: Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Megawati, Cak Imin: Kawal Demokrasi dan Ketidakadilan

Jika masyarakat sipil tidak berhimpun dan mengawasi pemerintahan dikhawatirkan bakal kerepotan menghadapi kelompok oligarki yang mempunyai sumber daya ekonomi yang besar.

"Ketika oligarki melakukan konsolidasi, maka masyarakat sipil juga harus memperkuat diri untuk bisa menandinginya. Masalahnya adalah kita menyaksikan selama 5 tahun terakhir bagaimana masyarakat sipil terfragmentasi, tergopoh-gopoh utuk menandingi oligarki," ucap Wijayanto.