LP3ES Prediksi Demokrasi Indonesia Bisa Semakin Memburuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Situasi demokrasi di Indonesia pada 2024 diprediksi memburuk jika melihat tren yang berkembang sejak 2019 atau periode kedua pemerintahan dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto, dalam kegiatan diskusi bertajuk "Cawe-cawe Presiden dan Senjakala Demokrasi: Outlook LP3ES 2024", yang dilakukan secara daring pada Minggu (28/1/2024).

"Di setiap pengujung tahun itu data menunjukkan bahwa situasi demokrasi secara konsisten kian memburuk di periode kedua pemerintahan Jokowi sejak 2019," kata Wijayanto.

"Dan awal tahun ini kami memprediksi dengan cermat bahwa situasi demokrasi akan kian buruk," sambung Wijayanto.

Baca juga: Ganjar Sebut Kualitas Demokrasi Turun jika Presiden Ikut Berkampanye

Menurut Wijayanto, LP3ES sejak 2019 sudah memprediksi praktik demokrasi mengalami kemunduran serius dan cenderung mengarah kepada otoritarianisme.

Akan tetapi, lanjut Wijayanto, mereka tidak menyangka kemunduran demokrasi di Indonesia terjadi dalam waktu yang cepat dan ada kemungkinan bisa lebih memburuk.

"Dari tahun ke tahun semua kekhawatiran kita justru terwujud nyata. Bahkan mencermati situasi terbaru, situasinya bahkan lebih buruk dari yang kita perkirakan," ujar Wijayanto.

Baca juga: Said Abdullah: Demokrasi Indonesia Turun, Investor Akan Tahan Diri

Menurut Wijayanto, indikator praktik demokrasi di Indonesia mulai memburuk ketika muncul wacana memperpanjang masa jabatan dan kekuasaan Presiden Jokowi melalui isu presiden 3 periode dan penundaaan pemilihan umum (Pemilu). Namun, wacana itu gagal

Dia menyampaikan, dari riset LP3ES dan Lembaga Ilmu Bahasa, Negara, dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV) ditemukan fakta propaganda wacana presiden 3 periode dan penundaan Pemilu turut melibatkan sejumlah pasukan siber (cyber troops) dan pendengung (buzzer) di berbagai media sosial.

Menurut Wijayanto, isu presiden 3 periode sudah dimulai sejak 2019. Sedangkan wacana penundaan Pemilu mulai didengungkan sejak 2023 setelah ramai penolakan terhadap isu presiden 3 periode.

Baca juga: Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Megawati, Cak Imin: Kawal Demokrasi dan Ketidakadilan

"Sekarang ada cara baru untuk memperpanjang kekuasaan menggunakan perangkat yang masih dimiliki oleh rezim, yaitu memajukan anaknya sebagai calon wakil presiden setelah lebih dahulu mengubah aturan main melalui Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh, sekarang jadi dikenal ya, oleh uncle, oleh paman," ucap Wijayanto.

Menurut Wijayanto, politik dinasti dan pengingkaran konstitusi ini menjadi titik nadir dari semua tanda kemunduran demokrasi yang secara konsisten muncul setiap tahun.

Wijayanto mengatakan, indikator kemunduran praktik demorkasi pada periode kedua Presiden Jokowi adalah pengingkaran terhadap aturan main demokrasi, menyingkirkan lawan politik, praktik kekerasan negara, dan pemberangusan insan sipil dan media.