Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Ingin Perbaiki Program Prakerja, Beri Opsi Beasiswa hingga "Short Course"

Kompas.com - 28/01/2024, 21:01 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengungkap rencananya mengalokasikan 5 persen APBN untuk kelompok muda, termasuk di dalamnya untuk keperluan beasiswa sebagai bagian dari program prakerja.

"Pak Jokowi (periode) kedua ada namanya Kartu Prakerja. Kita bongkar itu. Kita suntik lebih besar lagi supaya tidak hanya menonton YouTube untuk mendapatkan prakerja, subsidi sekitar Rp 600.000-an, kita bongkar itu, siapa pun kaum muda yang ingin maju dan punya kompetensi," kata Muhaimin dalam acara deklarasi Relawan Kawula Muda Nusantara di Jakarta, Minggu (28/1/2024).

"Terbuka beasiswa sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Baik di dalam maupun di luar negeri. Yang mau short couse, yang mau ambil keterampilan jangka pendek, maupun yang mau S1, S2, S3," ujar dia.

Baca juga: Singgung Penerima Beasiswa LPDP Orang Kaya, Cak Imin: Yang Miskin Tak Punya Akses, Kalah Terus

Baginya, hal tersebut bukan kucuran dana yang bakal terbuang sia-sia, melainkan akan menjadi sebuah investasi untuk membangun sumber daya manusia di masa depan.

"Yang mau bikin bisnis, kaum muda, diberi ruang seluas-luasnya untuk permodalan yang mudah dan paling memungkinkan untuk tumbuh," kata Muhaimin.

Ia juga menganggap konsep eksekusi program beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan tak inklusif.

Muhaimin menilai, terjadi diskriminasi secara sistemik dalam penyaluran beasiswa LPDP 3ak LPDP berasal dari kalangan mampu, padahal kalangan mampu dianggap memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan kompetisi secara bebas.

Baca juga: Cak Imin Merasa Dilupakan Kawan Dekatnya, Sebut Ada Pasangan yang Nebas

"Ini aneh nih, LPDP nih. Yang kompetisi ada, yang dapat ya yang kaya. Yang kaya memang mutunya lebih baik. Rekan-rekan ini, sudah miskin, enggak punya akses, ya kalah terus di LPDP," kata Muhaimin.

Wakil Ketua DPR itu berjanji, jika ia terpilih bersama Anies Baswedan sebagai presiden dan wakil presiden, maka konsep beasiswa LPDP akan mengutamakan kesempatan yang setara untuk semua melalui afirmasi.

"Karena apa, kalau dibiarkan pasar terbuka, yang akan menang itu-itu juga, yang makannya sehari tiga kali. Kaya rekan-rekan yang makannya sehari 2 kali bagaimana nasibnya? Udah gitu dijanjiin makan siangnya dari sono, lagi. Miskin amat lo, makan siang aja digratisin," kelakar Cak Imin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com