Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Momen Ganjar Minta Maaf pada Penyandang Tunarungu karena Tak Bawa Penerjemah saat Kampanye

Kompas.com - 28/01/2024, 20:56 WIB
Fika Nurul Ulya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

KULON PROGO, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo nampak meminta maaf kepada penyandang tunarungu saat ia tengah berorasi di Alun-alun Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (28/1/2024).

Mulanya, Ganjar fokus berorasi di depan ratusan massa yang memadati alun-alun. Pandangannya lalu tertuju pada seseorang di sebelah kiri panggung. Sebab, dia memperagakan diri tidak bisa mendengar apapun yang dikatakan Ganjar.

Ganjar mengaku merasa bersalah lantaran tidak membawa juru bahasa isyarat setiap kampanye di berbagai kota.

"Ini ada anak yang menyampaikan ke saya, saya harus minta maaf karena saya enggak punya penerjemah. Ini ada kelompok tuli, saya mau siapa dulu," kata Ganjar di acara tersebut, Minggu.

Baca juga: Juru Bahasa Isyarat dan Kebutuhan Rekan Disabilitas Dalam Debat Capres-Cawapres

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini bergerak ke sisi kiri panggung dan mengajak anak tersebut untuk naik.

Sesaat setelahnya, Ganjar memilih untuk mencopot rompi hitam yang dia pakai, dan memberikannya ke anak tersebut. Diketahui, rompi hitam dengan tulisan "Sat-set, Tas-tes" ini adalah rompi yang kerap digunakan Ganjar saat berkampanye. naik

Di saat yang sama, Ganjar mengucapkan terima kasih karena telah hadir di acara kampanyenya yang bertema "Hajatan Rakyat".

" Ya, ya terima kasih (sudah hadir)," tuturnya.

Setelah memberi rompi, Ganjar kembali berjalan ke tengah panggung dan melanjutkan orasi.

Baca juga: KPU DKI Upayakan Semua TPS Pemilu 2024 Ramah Disabilitas

Ia mengingatkan, disabilitas perlu mendapatkan perhatian. Sebab saat menyiapkan rancangan pembangunan, kelompok ini bersama kelompok rentan, perempuan, dan anak-anak, kerap kali ditinggalkan.

"Maka kita perhatikan agar kesetaraan itu ada termasuk dalam pendidikannya. Tentu saja semua mimpi itu dijawab, saya dan Pak Mahfud mencoba membangun komitmen, kita mendengarkan masyarakat sipil, mendengarkan panjenengan semuanya," jelas Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar mengaku akan lebih arif dan bijaksana untuk menyiapkan kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk saat berkampanye ke berbagai daerah.

Ia mengaku salah karena saat kampanye akbar diadakan gegap gempita, penyandang tunarungu justru memiliki keterbatasan untuk mendengar.

"Saya sedih pada soal itu, maka tadi ada salah satu yang mengingatkan. Tadi di Medan juga ada yang sama, mengharukan. Maka kadang-kadang kami membayar dengan hal yang sederhana, kami turun dan mereka minta foto. Rasanya itu sudah senang," jelas Ganjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com