Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

BKKBN Soroti Peningkatan Lansia di DIY serta Upaya Pencegahan Stunting

Kompas.com - 28/01/2024, 18:25 WIB
Yakob Arfin Tyas Sasongko,
Aditya Mulyawan

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk lanjut usia (lansia) di Tanah Air meningkat dari 7,57 persen pada 2012 menjadi 10,48 persen pada 2022. Angka tersebut diproyeksi mengalami peningkatan hingga 19,9 persen pada 2045.

Selanjutnya, terdapat delapan provinsi yang telah memasuki struktur penduduk menua, yaitu persentase penduduk lansia lebih besar dari 10 persen. Dari delapan provinsi tersebut, wilayah yang memiliki angka tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan angka sebesar 16,69 persen.

Hal itu dipaparkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG(K) dalam kegiatan Sosialisasi serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) bagi Mitra di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Sabtu (27/1/2024).

"Indonesia kebanjiran (penduduk) usia tua,” ujar dr Hasto dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (28/1/2024).

Baca juga: Kepala BKKBN Ingatkan Bahaya Rokok dan Paparan Asapnya bagi Perokok, Ibu Hamil dan Bayi

Untuk diketahui, kegiatan tersebut digelar BKKBN bersama Pemerintah Desa Kalirejo dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo.

Ia melanjutkan, Indonesia akan sulit maju jika generasi muda yang menopang bangsa memiliki stunting. Oleh karena itu, dr Hasto berharap generasi muda Indonesia bebas stunting.

“Generasi muda harus berkualitas supaya besok bisa mengurus orangtua-orangtua yang sehat," kata dr Hasto.

Menurut dr Hasto, penduduk lansia di DIY merupakan terbanyak. Hal ini menurutnya tak dapat dicegah. Terlebih, harapan hidup manusia saat ini lebih panjang. Meski begitu, upaya mencegah bayi lahir stunting dapat dilakukan.

Baca juga: Angka Stunting di Nias Capai 20 Persen, Kepala BKKBN Paparkan Strategi Jitu untuk Mengatasinya

"Bisa pakai alat atau obat kontrasepsi atau ber-KB untuk mencegah bayi lahir. Namun, mencegah banyaknya lansia itu tidak mungkin. Kami pasti akan mengusahakan lansia panjang umur," terang dr Hasto.

Dokter Hasto melanjutkan, jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di DIY juga menjadi perhatian.

"Sekarang ini, 4 dari 1.000 orang dewasa tertawa sendiri, ngomong sendiri, ODGJ. Banyak itu," katanya.

Untuk itu, lanjut dr Hasto, BKKBN bertekad membangun serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: Posyandu Remaja Dinilai Penting, Kepala BKKBN Ingatkan Bahaya Nikah Muda hingga Seks Terlalu Dini

"Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu yang bagus. BKKBN tidak hanya meningkatkan kualitas keluarga, tapi juga harus meningkatkan kualitas badan juga jiwa," tambahnya.

Dokter Hasto mengatakan bahwa saat ini, ada pula sebutan megalomania, yakni karakter yang merasa diri paling hebat atau tidak mau dikalahkan. Menurutnya, gejala tersebut termasuk kategori gangguan jiwa ringan.

Seiring dengan kondisi tersebut, dr Hasto mengatakan bahwa BKKBN bersama seluruh elemen, termasuk masyarakat, hendaknya menjaga betul tidak hanya anak tidak stunting, tetapi juga anak-anak dengan jiwa yang sehat.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com