Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Tangan Acungkan 2 Jari dari Mobil Presiden, Cak Imin: Jangan Kampanye Pakai Fasilitas Negara, Memalukan

Kompas.com - 25/01/2024, 13:33 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

TULUNGAGUNG, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar meminta Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi tak menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.

Menurutnya, masyarakat bakal selalu mengawasi sikap dari pemimpinnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Ya kalau menggunakan fasilitas negara itu yang membahayakan. Jangan berkampanye menggunakan fasilitas negara. Memalukan,” ujar Muhaimin di Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (25/1/2024).

Baca juga: Jokowi Dinilai Bisa Memihak dan Kampanye Jika Lepas Kekuasaan dan Fasilitas Negara

Adapun, hal itu disampaikan menanggapi munculnya jari dari mobil kepresidenan Indonesia I yang videonya viral beberapa hari belakangan.

Selain itu, Muhaimin pun menyerahkan pada Jokowi soal pilihannya mengakhiri masa jabatan.

Baginya, Jokowi harus tetap mempertahankan posisi sebagai pihak yang netral sebagai pucuk pimpinan di Indonesia.

“Biarkan rakyat menilai dan Presiden memilih posisi dihormati atau tidak,” ucap dia.

Baca juga: Polemik Jokowi Memihak dan Kampanye Dinilai Cara Menutupi Pelanggaran Etika dengan Kesalahan

 


Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menekankan tak ada persoalan dengan jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Ia mengeklaim, tak pernah menggunakan fasilitas DPR RI untuk kepentingan kampanye.

“Ya (jabatan) Wakil Ketua DPR sudah tidak memberikan sama sekali dalam program-program kampanye saya dan saya tidak menggunakan sarana apapun dari yang ada di DPR,” imbuh dia.

Diketahui, Jokowi menyatakan bahwa seorang presiden tidak dilarang untuk memihak atau berkampanye.

Ia menekankan, hal itu merupakan hak yang melekat padanya dan para menteri sebagai jabatan publik maupun jabatan politik.

Saat ditanya soal acungan dua jari dari mobil kepresidenan saat kunjungan kerja, Jokowi tak menjawab detail. Dia hanya mengatakan menyenangkan. 

"Ya kan menyenangkan, menyenangkan," kata Jokowi di Jakarta, Rabu (24/1/2024). 

Baca juga: Sebut Boleh Memihak dan Kampanye, Jokowi Dianggap Petak Umpet dengan Aturan

Sementara, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menuturkan bahwa pernyataan Jokowi sesuai dengan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Ia menyatakan, sikap yang sama juga dilakukan oleh dua presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Presiden-presiden sebelumnya, mulai presiden ke 5 dan ke 6, yang juga memiliki preferensi politik yang jelas, dengan partai politik yang didukungnya, dan ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya," ucap Ari pada Kompas.com, Kamis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com